PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ISTRI DALAM NIKAH SIRRI PERSPEKTIF GENDER DAN MASLAHAH MURSALAH

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik nikah sirri di Indonesia yang secara syariat Islam dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak memiliki kekuatan hukum administratif karena tidak dicatatkan pada instansi berwenang (KUA). Kondisi tersebut mengakibatkan lemahnya perlindungan hak nafkah istri ketika suami mengabaikan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak nafkah istri dalam nikah sirri melalui perspektif gender dan Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada suami menurut hukum Islam sejak akad nikah yang sah, termasuk dalam nikah sirri. Namun, menurut hukum positif Indonesia, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan hak nafkah kehilangan kekuatan hukum eksekutorial dan umumnya baru dapat dituntut setelah adanya isbat nikah. Penelitian ini menemukan adanya dualisme pengakuan hukum, praktik isbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai solusi semu, serta kerentanan sistemis perempuan terhadap kerugian ekonomi. Dari perspektif gender, kondisi ini mencerminkan marginalisasi ekonomi, subordinasi, dan beban ganda pada perempuan. Sementara dari perspektif Maslahah Mursalah, pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan dharuriyyah untuk menjamin kepastian hukum, melindungi harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan keturunan (hifz al-nasl), serta mencegah kemudaratan (dar'u al-mafasid).