LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications is an academic journal that explores Islamic law (shari'ah) from a multidisciplinary perspective, integrating various fields of study to understand and apply shari'ah principles in the contemporary world. The journal aims to provide a platform for scholars, researchers, and legal practitioners to investigate and advance new research on Islamic law across diverse areas, including fiqh (Islamic jurisprudence), mu'amalah (transactional law), jinayah (criminal law), syiasah (politics and governance), ahwal al-shakhsiyyah (family law), comparative madhahib (schools of thought), as well as ilm al-falaq (astronomy in Islamic law). LexIslamica publishes articles that delve into the challenges, dynamics, and innovations in the application of Islamic law in the modern era. Through an interdisciplinary approach, the journal invites readers to explore Islamic law from various angles, addressing both traditional fiqh and its implications in global economics, public policy, human rights, and the resolution of contemporary social issues. The primary focus of LexIslamica is on critical analyses of the practical application of shari'ah in social, political, economic, and technological contexts, while seeking solutions to the problems emerging with the passage of time. By incorporating comparative studies of madhahib and scholarly opinions, this journal is committed to enriching the understanding of the diversity in Islamic legal practices worldwide. LexIslamica aims to serve as a leading reference for scholarly discussions on Islamic law, both in theoretical and practical contexts, with the goal of promoting the fair, relevant, and sustainable application of shari'ah in the era of globalization. The journal welcomes contributions from a wide range of disciplines to explore and develop new insights into Islamic law and to foster dialogue between tradition and modernity in the study of shari'ah.
DAMPAK PEMBINAAN KEROHANIAN TERHADAP KEPRIBADIAN WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS IIB KRAKSAAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak program pembinaan kerohanian terhadap pembentukan kepribadian warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kraksaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, yang berfokus pada penggambaran fenomena secara sistematis dan faktual. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Penelitian ini menawarkan perspektif empiris berbasis pengalaman PPL yang belum banyak dikaji pada penelitian sebelumnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kerohanian yang meliputi kegiatan ibadah rutin, ceramah keagamaan, pembelajaran membaca Al-Qur’an, konseling rohani, serta pembinaan nilai moral dan etika memberikan dampak positif terhadap perubahan kepribadian warga binaan. Perubahan tersebut tercermin dari meningkatnya kesadaran spiritual, sikap sopan santun, kemampuan mengendalikan emosi, rasa tanggung jawab, serta munculnya motivasi untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas ibadah, kurangnya tenaga pembina, dan rendahnya partisipasi sebagian warga binaan. Secara keseluruhan, program pembinaan kerohanian memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan melalui pembentukan kepribadian yang lebih positif.
Copyright (c) 2026 Josa Candrawan Suwardi, Lukman Irsad (Author); M. Ilyas Seya H (Translator); Mohammad Awaludin (Author)
Pembentukan Tradisi Budaya Buka Bersama Pada Masyarakat Muslim Indonesia Prespektif Hadist Dan Ushul Fiqih
Tradisi buka bersama (bukber) telah menjadi fenomena budaya yang berkembang luas dalam masyarakat muslim Indonesia, terutama pada bulan Ramadhan. Praktik ini tidak hanya dipahami sebagai aktivitas sosial, tetapi juga sering dikaitkan dengan legitimasi keagamaan melalui hadis-hadis yang menganjurkan memberi makan orang yang berpuasa. Dalam konteks ini, muncul proses yang dapat disebut sebagai branding hadis, yaitu penggunaan dan penguatan hadis tertentu sebagai dasar normatif yang kemudian membentuk praktik budaya kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hadis berperan dalam pembentukan tradisi buka bersama serta bagaimana praktik tersebut dapat dipahami dalam perspektif ushul fiqh, khususnya melalui konsep ‘urf (tradisi yang hidup dalam masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode gabungan antara field research dan library research. Field research digunakan sebagai sumber data primer melalui observasi dan pengamatan terhadap praktik buka bersama dalam masyarakat muslim, sedangkan library research digunakan sebagai sumber data sekunder dengan menelaah literatur hadis, kitab-kitab ushul fiqh, serta kajian akademik yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka teori ‘urf dalam ushul fiqh untuk melihat hubungan antara teks hadis dan praktik budaya yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi buka bersama dalam masyarakat muslim Indonesia merupakan bentuk interaksi antara teks keagamaan dan budaya lokal. Hadis-hadis tentang keutamaan memberi makan orang yang berpuasa berfungsi sebagai legitimasi normatif yang kemudian mengalami proses sosial sehingga menjadi tradisi yang diterima secara luas. Dalam perspektif ushul fiqh, praktik ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi buka bersama dapat dipahami sebagai bentuk akulturasi antara nilai-nilai hadis dan dinamika budaya masyarakat muslim Indonesia.
Copyright (c) 2026 zakaria, Ali Yusuf Muzaki, Mohammad Hamsa Fauriz (Author)
ANALISIS PERBEDAAN PENANGANAN CERAI GUGAT REGULER DAN CERAI GUGAT PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN KELAS 1A
Cerai gugat merupakan salah satu perkara yang dominan dilingkungan peradilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Kraksaan. Dalam praktiknya, cerai gugat dapat diajukan melalui mekanisme regular dengan membayar biaya perkara atau melalui mekanisme prodeo bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Perbedaan mekanisme tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan penanganan perkara, efektifitas proses peradilan, serta implikasinya terhadap akses keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana prosedur penanganan cerai gugat regular di Pengadilan Agama Kraksaan, (2) bagaimana prosedur penanganan cerai gugat prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pengadilan, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi perbedaan prosedural dan implikasi yuridis dari kedua jenis perkara. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan utama penanganan cerai gugat reguler dan prodeo terletak pada aspek administrasi dan pembiayaan perkara, khususnya pada tahapan pendaftaran dan verifikasi kelayakan ekonomi pihak berperkara. Namun, dalam pemeriksaan persidangan dan pertimbangan hukum, hakim menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan status reguler atau prodeo. Dengan demikian, mekanisme prodeo berperan penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu tanpa mengurangi kualitas penanganan perkara.
Copyright (c) 2026 Ahmad Zakki Romdoni, M Kholik Ilhamul Qolbi, Anis Fuadi (Author)
METODE PENAFSIRAN PARA MUFASSIR TERHADAP SURAT. AL QIYAMAH AYAT 22–23, DAN SURAT YUNUS AYAT 26 TENTANG RU’YATULLAH DIDALAM SURGA STUDY HOLISTIK USUL FIQIH,TAFSIR DAN HADITS
Melihat Allah di surga merupakan salah satu janji yang terdapat dalam Al-Qur’an dan menjadi bagian dari keyakinan umat Islam mengenai kenikmatan ukhrawi. Ayat-ayat yang membahas fenomena ini menimbulkan beragam pemahaman di kalangan para mufassir. Penelitian ini bertujuan menelaah konsep mufassirin klasik dan kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat terkait melihat Allah, dengan menekankan metode tafsir yang digunakan, apakah secara literal (zahir) atau melalui pendekatan ta’wil (figuratif). Metode yang digunakan adalah library research, dengan menelaah kitab-kitab tafsir utama seperti al-Tabari, al-Qurtubi, Ibn Kathir, serta tafsir kontemporer seperti Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh. Semua penafsiran tersebut dilandaskan pada Al-Qur’an, hadits, dan syarah hadits. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mufassirin sepakat akan kebenaran janji melihat Allah di surga, sehingga aspek keyakinan ini merupakan hal yang disepakati (ijma’). Namun, terdapat perbedaan pemahaman mengenai hakikat cara melihat Allah. Sebagian mufassirin menekankan makna zahir sesuai teks ayat, sementara yang lain menafsirkan secara ta’wil, menyesuaikan dengan kemampuan manusia memahami sifat-sifat Allah tanpa menyamakan-Nya dengan makhluk. Dengan demikian, meskipun janji melihat Allah diterima secara umum, cara dan hakikat penglihatan tetap menjadi ranah ijtihad yang beragam dalam sejarah penafsiran, mencerminkan kekayaan metode dan pemikiran dalam ilmu tafsir.
Copyright (c) 2026 Moh. Mahfud Ali Amari Sya’roni, Muh Fatihuddin, Ali Yusuf Muzaki, Ahmad Musta’in Syafi’i (Author)
PERALIHAN KEWENANGAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024, khususnya Pasal 76, mengamanatkan pengalihan fungsi pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini memperkuat kewenangan kejaksaan kota probolinggo dalam pengegolaan aset berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021. Guna mengatasi dualisme pengelolaan benda sitaan yang menyebabkan overcapacity, kerusakan barang, dan penurunan nilai ekonomis di daerah seperti Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi pengalihan fungsi dari RUPBASAN kota Probolinggo ke Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan teknis transisi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan nilai aset. Pendekatan yuridis empiris digunakan, dengan data primer dari wawancara informan kunci (Kepala Seksi PAPBB, staf RUPBASAN, jaksa fungsional) serta observasi di Kejaksaan Negeri dan RUPBASAN kota Probolinggo. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi. Analisis kualitatif mengaitkan fakta lapangan dengan norma hukum. Pengalihan ke Kejaksaan Negeri kota Probolinggo meningkatkan efektivitas pengelolaan benda sitaan melalui penyatuan fungsi dan koordinasi internal, meski butuh penyelesaian kendala teknis untuk sinkronisasi penuh. Transisi SDM sukses via pengalihan status pegawai, tetapi kendala meliputi standarisasi sarana prasarana, integrasi sistem informasi, dan penyesuaian anggaran.
Copyright (c) 2026 Nidzamiyah Mudliatuz Zaman, Muhammad Adam Fadluz Zaman , Kholidazia El Hamzah Fathullah (Author)
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI EMOSIONAL BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS II B KRAKSAAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai pelaksanaan rehabilitasi emosional terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan. Rehabilitasi emosional merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan fisik, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis warga binaan. Hal ini menjadi penting mengingat tekanan mental yang dialami selama masa penahanan dapat berdampak pada perilaku serta kesiapan individu dalam menjalani kehidupan setelah bebas. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pelaksanaan rehabilitasi emosional telah memiliki dasar hukum yang jelas, terutama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjamin hak warga binaan untuk memperoleh pembinaan serta perawatan jasmani dan rohani. Meskipun demikian, implementasi di lapangan, khususnya di Rutan Kelas II B Kraksaan, masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga profesional di bidang kesehatan mental, kondisi overkapasitas hunian, serta kurangnya fasilitas pendukung yang memadai. Dari perspektif yuridis, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi emosional melalui penguatan sumber daya manusia, penyediaan sarana yang memadai, serta peningkatan sinergi dengan berbagai pihak terkait guna mendukung tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Anis Susanto, Achmad Naoval, Mohammad Awaluddin (Author)
KLASIFIKASI SURAT DAN AYAT DALAM PERSPEKTIF ULUMUL QUR’AN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi surat dan ayat dalam Al-Qur’an dalam perspektif ‘Ulūmul Qur’ān. Kajian ini mencakup pengertian surat dan ayat secara etimologis dan terminologis, klasifikasi menurut para ulama, serta faktor penyebab perbedaan jumlah ayat dalam berbagai riwayat qirā’at. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat merupakan kesatuan ayat yang tersusun secara sistematis dalam Al-Qur’an, sedangkan ayat merupakan bagian dari wahyu Ilahi yang memiliki makna tersendiri. Perbedaan jumlah ayat dalam berbagai riwayat qirā’at tidak menunjukkan perubahan teks Al-Qur’an, melainkan disebabkan oleh perbedaan dalam penentuan fāṣilah atau batas akhir ayat. Dengan demikian, klasifikasi surat dan ayat penting dalam memahami struktur dan sistematika Al-Qur’an secara komprehensif dalam kajian ‘Ulūmul Qur’ān.
Copyright (c) 2026 Siti Nurfadilah, Wildan Setiawan (Author)
Formulasi Maqasid Syariah Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur
Maqasid syariah merupakan konsep yang membahas mengenai nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukum-Nya. Konsep ini sebenarnya telah ada sejak awal kemunculan Islam, meskipun belum dikembangkan secara sistematis dan komprehensif. Perkembangan paling signifikan terjadi pada abad ke-7 Hijriah dengan karya monumental Imam Al-Syatibi, Al-Muwafaqat. Kemudian, pada abad ke-20, muncul sosok pembaharu yang sangat berpengaruh dalam kajian maqasid syariah, yaitu Ibnu Asyur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji biografi Ibnu asyur dan pemikiran beliau dalam pembaharuan hukum Islam, khususnya dalam pengembangan maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari karya monumental Ibnu Asyur, Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Asyur, seorang pembaharu maqasid syariah yang lahir pada tahun 1879 telah memperkaya khazanah pemikiran islam dalam bidang pensyariatan. Pemikirannya menekankan pentingnya memahami maqasid 'ammah sebagai landasan dalam berijtihad dan menyelesaikan permasalahan kontemporer, sehingga dapat menjawab tantangan zaman dengan lebih baik.
Copyright (c) 2026 Moh. Rafiqil Ulum (Author)
DAMPAK KEGIATAN KETERAMPILAN TERHADAP MOTIVASI KERJA NARAPIDANA PASCA-BEBAS DI RUTAN KRAKSAAN PROBOLINGGO
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kegiatan keterampilan terhadap motivasi kerja narapidana pasca-bebas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kraksaan Probolinggo. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya motivasi kerja dan keterbatasan akses pekerjaan yang dihadapi mantan narapidana akibat stigma sosial serta kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan pelaksanaan program keterampilan serta pengaruhnya terhadap kesiapan kerja narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan keterampilan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan rasa percaya diri, membentuk etos kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi narapidana setelah bebas. Program ini juga berkontribusi dalam menurunkan potensi residivisme melalui pemberian alternatif penghasilan yang sah. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga instruktur yang kompeten, serta belum optimalnya dukungan pasca-bebas. Kesimpulannya, kegiatan keterampilan merupakan instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan untuk meningkatkan motivasi kerja narapidana, namun diperlukan penguatan program secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelatihan, sertifikasi keterampilan, serta kerja sama dengan dunia usaha agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal
Copyright (c) 2026 Maulana Faqih Rizaldi, Alfan Drajat (Author)
EFEKTIVITAS SOSIALISASI SE JAM PIDSUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO BERDASARKAN KUHP BARU
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif, rehabilitatif, dan edukatif. Dalam konteks tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman penanganan perkara tindak pidana khusus. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan sosialisasi SE JAM PIDSUS di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Seberapa efektif sosialisasi tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum, Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan, mengukur tingkat efektivitas, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai forum, namun efektivitasnya masih pada tingkat cukup efektif karena tantangan internal (pemahaman aparat yang belum merata) dan eksternal (kompleksitas regulasi). Penelitian ini merekomendasikan penguatan modul pendampingan dan sosialisasi berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Ulfa Hidayatul Hasaniyah, Puspita Iga Kurnia Ramadhani, Ach Syamsul Askandar (Author)
Kedudukan Hukum ‘Iddah Bagi Seorang Wanita
Penelitian ini membahas ketentuan ‘iddah dalam Al-Qur’an beserta asbābun nuzūl-nya serta pandangan mazhab Syafi’i mengenai hukum ‘iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar hukum ‘iddah, pengertiannya menurut para ulama, serta batas berakhirnya masa ‘iddah bagi wanita hamil menurut mazhab Syafi’i. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, serta pendapat para ulama dalam kitab tafsir dan fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa ‘iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian. Al-Qur’an menjelaskan beberapa bentuk masa ‘iddah, seperti tiga kali qurū’ bagi wanita yang dicerai dan empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Adapun bagi wanita yang sedang hamil, masa ‘iddah berlangsung sampai ia melahirkan kandungannya. Menurut Imam Syafi’i, ketentuan ini berlaku secara umum baik bagi wanita yang dicerai maupun yang ditinggal wafat suaminya. Dengan demikian, kelahiran anak menjadi batas berakhirnya masa ‘iddah bagi wanita hamil sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Copyright (c) 2026 Nabrisa Faiqoh, Fikri Hidayat El Izat (Author)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA DAMPAK PERCERAIAN DINI
Perceraian merupakan fenomena kompleks yang sering kali menempatkan istri dan anak pada posisi yang rentan secara ekonomi maupun sosial. Di Indonesia, dualisme hukum antara Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Hukum Positif sering kali menjadi landasan dalam memberikan perlindungan bagi mereka. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, serta mengevaluasi dampak psikososial dari perceraian dini. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Hukum Islam maupun Hukum Positif telah mensinkronisasikan perlindungan hak istri melalui hak atas nafkah (mut’ah, iddah), harta bersama, dan hak pengasuhan. Bagi anak, perlindungan difokuskan pada pemenuhan nafkah hadhanah dan hak tumbuh kembang yang tetap menjadi tanggung jawab ayah. Namun, perceraian dini tetap membawa dampak signifikan pada stabilitas ekonomi dan psikologis keluarga. Kesimpulan: Diperlukan penguatan edukasi pra-nikah dan pengawasan regulasi batas usia pernikahan guna meminimalisir angka perceraian dan menjamin kepastian hukum bagi anggota keluarga yang rentan.
Copyright (c) 2026 Joko Widodo, Ahmad Arifudin, M Wildan Azka R (Author)
SINERGI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO DAN ATR/BPN DALAM PERCEPATAN PROGRAM PTSL: STUDI EMPIRIS TENTANG PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, yang pelaksanaannya memerlukan dukungan pelayanan hukum dari Jaksa Pengacara Negara kepada pihak ATR/BPN maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelayanan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan hukum yang diberikan meliputi pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, penyuluhan hukum, dan konsultasi hukum, yang berkontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum, mempercepat proses pendaftaran tanah, serta meminimalisasi potensi sengketa pertanahan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas permasalahan pertanahan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program PTSL dan mewujudkan perlindungan hukum di bidang pertanahan.
Copyright (c) 2026 Silviaatiatun Aisyah, melda Maulidia, Muhammad Ilyas Ramadhan, Ach Syamsul Askandar (Author)
ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS PRODUK, KEPERCAYAAN KONSUMEN, DAN PROMOSI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN KACANG OVEN BINTANG RASA MAYANG JEMBER
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan promosi terhadap penjualan produk Kacang Oven Bintang Rasa di wilayah Mayang, Jember. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh semakin ketatnya persaingan industri makanan ringan dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kualitas produk, keamanan, dan strategi promosi yang diterapkan produsen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 80 responden yang merupakan konsumen tetap Kacang Oven Bintang Rasa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan pengujian validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas produk yang mencakup rasa, kemasan, dan daya tahan, kepercayaan konsumen terhadap integritas dan kompetensi produsen, serta promosi yang efektif melalui media sosial dan komunikasi langsung, dapat mendorong minat beli dan volume penjualan produk.
Copyright (c) 2026 Adib Luaiyan, Ali Hamdan, Mohammad Habibi (Author)
Analisis Implementasi Strategi Pemasaran Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing Produk pada Bank Muamalat Cabang Bondowoso
Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan yang berbasis bisnis menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan bank-bank syariah lainnya. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah pada umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama. Perbedaan utama biasanya terletak pada cara penyampaian informasi kepada masyarakat serta strategi pemasaran yang digunakan oleh masing-masing bank. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi sosialisasi dan pemasaran produk yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dan observasi terhadap beberapa nasabah. Selain itu, penelitian juga menggunakan studi dokumentasi yang bersumber dari literatur dan internet yang berkaitan dengan konsep strategi pemasaran syariah. Data yang diperoleh kemudian dirangkum, diklasifikasikan, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah berupaya memberikan informasi kepada nasabah melalui sosialisasi produk serta penerapan konsep strategi pemasaran syariah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait dengan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pemasaran syariah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang masih perlu ditingkatkan, meskipun bank ini telah beroperasi selama lebih dari dua puluh tahun.
Copyright (c) 2026 Zaenol Hasan, Masruroh Lailin Najah , Silviah Taubatan Nasuha (Author)
I‘JAZ ILMI DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’AN: ANALISIS KONSEPTUAL DAN PERKEMBANGANNYA
Pembahasan mengenai i‘jaz ilmi menjadi salah satu tema penting dalam kajian Al-Qur’an kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan penafsiran ayat-ayat kauniyah dan hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep i‘jaz ilmi dalam Al-Qur’an, sejarah perkembangannya, serta implementasinya dalam penafsiran Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian ‘ulum al-Qur’an dan tafsir. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembahasan tentang kemukjizatan Al-Qur’an pada awalnya lebih berfokus pada aspek kebahasaan, sedangkan dimensi ilmiah mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar pada periode modern seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan i‘jaz ilmi dinilai mampu menunjukkan relevansi Al-Qur’an dengan perkembangan sains serta mendorong refleksi terhadap fenomena alam. Namun demikian, pendekatan ini memerlukan kehati-hatian metodologis agar tidak memaksakan teori ilmiah yang bersifat sementara ke dalam teks Al-Qur’an. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dengan memadukan prinsip-prinsip tafsir klasik dan wawasan ilmiah modern agar pemahaman terhadap i‘jaz ilmi tetap proporsional.
Copyright (c) 2026 dewikhaer05, Fikri Hidayat El Izat (Author)
PERAN HUKUM ISLAM DAN MENEJEMEN KELUARGA DALAM MENCEGAH DAMPAK PERGAULAN BEBAS TERHADAP GENERASI MUDA DI ERA GLOBAL
Tulisan ini mengkaji tentang peran hukum Islam dan manajemen keluarga dalam mencegah dampak pergaulan bebas terhadap generasi muda di era globalisasi. Pergaulan bebas dipahami sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum, dengan bentuk-bentuk seperti seks bebas, narkoba, tawuran, pornografi, serta gaya hidup hedonistik. Faktor penyebabnya meliputi aspek internal (kontrol diri, kesadaran, nilai agama, gaya hidup) dan eksternal (keluarga, lingkungan sosial, teknologi informasi). Hukum Islam hadir sebagai pedoman komprehensif melalui fungsi preventif, protektif, edukatif, dan kuratif, sedangkan keluarga berperan sebagai unit sosialisasi utama dalam menanamkan nilai akhlak dan pengawasan. Sinergi antara hukum Islam dan manajemen keluarga menjadi strategi penting untuk membentengi generasi muda dari degradasi moral akibat pengaruh budaya global dan perkembangan teknologi.
Copyright (c) 2026 Joko Widodo, Adhitya Fitra Firmansayah, Siti Nur Khalimah, Bayu Eka Setiyawan, Elang Jati Kusworo (Author)
KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KONSEP, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASI
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan implementasi hukum pidana Islam dalam perspektif normatif dan kontekstual. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat yang bersumber pada Al-Qur’an, hadis, serta ijtihad ulama, dan memiliki dimensi ilahiyah sekaligus sosial. Dalam kajian fiqh al-jināyah, tindak pidana (jarīmah) diklasifikasikan ke dalam hudud, qisas, dan ta’zir yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), serta analisis deskriptif-analitis terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, korektif, dan restoratif, dengan orientasi pada perlindungan maqāṣid al-syarī‘ah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks modern, penerapan hukum pidana Islam menghadapi tantangan berupa perbedaan sistem hukum, isu hak asasi manusia, serta dinamika sosial-politik di berbagai negara. Di Indonesia, nilai-nilai hukum pidana Islam tetap memiliki relevansi sebagai referensi dalam pembaruan hukum nasional, khususnya melalui pendekatan keadilan substantif dan restoratif.
Copyright (c) 2026 Rima Aulia Maftukha, Fikri Hidayat El-Izat (Author)
Persepsi Anak sebagai Beban dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Hukum Positif Indonesia
Persepsi anak sebagai beban merupakan fenomena sosial yang semakin menguat di tengah tekanan ekonomi, perubahan struktur keluarga, dan dinamika kehidupan modern. Persepsi ini tidak hanya berdampak pada relasi orang tua dan anak, tetapi juga berimplikasi serius terhadap pemenuhan hak anak dan keberlanjutan nilai kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anak sebagai beban dalam perspektif Maqasid Syariah dan hukum positif Indonesia, dengan menempatkan anak sebagai subjek maslahat dan subjek hukum yang harus dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-kritis dengan metode studi kepustakaan, yang menganalisis sumber-sumber utama hukum Islam, teori Maqasid Syariah, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa persepsi anak sebagai beban bertentangan secara fundamental dengan tujuan dasar Maqasid Syariah, khususnya perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan berpotensi mengganggu tujuan syariat lainnya seperti perlindungan jiwa dan akal. Sementara itu, hukum positif Indonesia secara normatif telah memberikan perlindungan yang kuat terhadap anak, namun masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau akar persepsi sosial yang memarginalkan anak. Kajian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan Maqasid Syariah dan hukum positif dalam membangun kerangka perlindungan anak yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga transformatif dan berorientasi pada maslahat jangka panjang. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam kontemporer serta kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Muhammad Jakfar Shodiq (Author)
FENOMENA CERAI (TALAK) AKIBAT PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM(Studi Kasus Dusun Plebengan Kab. Temanggung)
Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan dini yang berujung pada perceraian (talak), serta mengidentifikasi aspek hukum terkait batas minimal usia pernikahan dan mekanisme perceraian bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur usia pernikahan dan prosedur perceraian, pada praktiknya, pernikahan dini sering berakhir dengan perceraian akibat ketidaksiapan psikologis dan sosial pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mengurangi dampak negatif pernikahan dini dan perceraian, serta mengkaji bagaimana penegakan hukum dapat melindungi pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam hal hak asuh anak menurut perspektif KHI.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang dilaksanakan di Dusun Plebengan, Kabupaten Temanggung, pada Oktober 2024 hingga Juni 2025. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan warga yang mengalami pernikahan dini, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Prosedur penelitian mencakup tahap perencanaan dan persiapan, pelaksanaan melalui observasi lapangan dan wawancara, serta pembuktian hasil melalui analisis dan laporan penelitian. Validitas data diuji menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi sumber.Temuan penelitian menunjukkan Pernikahan dini di Dusun Plebengan, Kabupaten Temanggung, sering terjadi karena kurangnya kesiapan emosional, pemahaman agama, dan tekanan sosial-ekonomi. Hal ini sering berakhir dengan perceraian yang mengakibatkan perempuan harus menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak, serta menimbulkan masalah ekonomi dan emosional pada anak. Dalam hukum Islam, hak asuh anak seharusnya diberikan kepada ibu, namun sering diselesaikan secara informal, yang menambah masalah hukum dan sosial. Perceraian dini juga menyebabkan trauma bagi perempuan dan anak.
Copyright (c) 2026 MUHAMAD SAMSUL MA’ARIF (Author)
ANALISIS ‘URF TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT SUKU BETAWI(Studi Kasus di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan)
Harta warisan merupakan peninggalan seseorang yang dibagikan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Penelitian ini membahas praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, melalui pendekatan analisi ‘urf dalam perspektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat suku Betawi serta menilai kesesuaiannya dengan konsep ‘urf yang diakui dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data diperoleh melalui wawancara, dan observasi langsung di lapangan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat Betawi di wilayah tersebut membagi harta warisan sesuai ketentuan hukum Islam. Meski demikian, masih dijumpai praktik lain, seperti pembagian merata tanpa membedakan jenis kelamin maupun kedudukan ahli waris (disebut sistem kewarisan kolektif), pembagian yang ditetapkan berdasarkan keputusan orang tua, hingga adanya ahli waris yang memilih tidak menerima bagiannya. Selama bentuk pembagian tersebut sejalan dengan prinsip syariat dan disepakati oleh seluruh ahli waris, maka hal itu tergolong ‘urf shahih (kebiasaan yang sah karena sesuai dengan ketentuan syar’i). Sebaliknya, jika bertentangan dengan syariat atau menimbulkan keberatan dari salah satu ahli waris, maka praktik tersebut masuk kategori ‘urf fasid (kebiasaan yang tidak sah karena menyelisihi ketentuan syariat). Dengan demikian, praktik pewarisan masyarakat Betawi di Srengseng Sawah dapat diklasifikasikan sebagai ‘urf shahih sepanjang tidak bertentangan secara langsung dengan hukum Islam
Copyright (c) 2026 Riska Miftakhuljanah (Author)
MEMANFAATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM MENYELESAIKAN ISU-ISU KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM
Perkembangan ilmu pengetahuan modern dan dinamika sosial global telah melahirkan berbagai persoalan baru dalam hukum keluarga Islam, seperti pernikahan digital, rekonstruksi hak dan kewajiban suami istri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), status anak hasil teknologi reproduksi berbantu (IVF), perceraian online, serta isu kesetaraan gender dalam rumah tangga. Persoalan-persoalan tersebut menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, Maqāṣid al-Syarī’ah berperan sebagai metodologi ijtihad kontemporer yang memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan prinsip Maqāṣid al-Syarī’ah dapat digunakan untuk menyelesaikan isu-isu hukum keluarga Islam secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-normatif dengan pendekatan maqāṣid, usul fiqh, dan analisis terhadap kasus-kasus kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan modern yang dipadukan dengan Maqāṣid al-Syarī’ah mampu menghasilkan solusi hukum yang lebih humanis, fungsional, dan berorientasi pada kemaslahatan, sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-ḍarūriyyāt al-khams).
Copyright (c) 2026 Achmad Hasan Alfarisi (Author)
Cicil Emas dan Stabilitas Keuangan PNS: Studi Kasus Nasabah KCP Probolinggo Kraksaan
Produk Cicil Emas merupakan inovasi dari Pegadaian yang memungkinkan nasabah membeli emas secara bertahap melalui cicilan, dengan keunggulan utama berupa investasi aman dan potensi keuntungan dari kenaikan harga emas. Khusus untuk nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Probolinggo Kraksaan, produk ini menawarkan manfaat seperti kemudahan akses tanpa syarat agunan tambahan, cicilan fleksibel yang disesuaikan dengan gaji PNS, serta perlindungan nilai aset yang stabil di tengah fluktuasi ekonomi. Keunggulan lainnya meliputi proses administrasi cepat, bunga kompetitif, dan opsi penebusan emas kapan saja tanpa penalti berat, sehingga cocok untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Studi ini menyoroti bagaimana produk ini meningkatkan kesejahteraan finansial PNS di wilayah tersebut, dengan data menunjukkan peningkatan minat nasabah sebesar 30% dalam enam bulan terakhir. Kesimpulannya, Cicil Emas tidak hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga alat empowermen ekonomi bagi kelompok PNS.
Copyright (c) 2026 Abim Valerina, Lailatul Hijriyah, Rofiatus Zahro (Author)
MENAKAR KONSEP KEADILAN POLIGAMI DALAM BUKU "45 HARI SUKSES POLIGAMI"
Praktik poligami telah menjadi isu yang semakin terbuka di masyarakat. Poligami yang sebelumnya dianggap tabu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kini dipromosikan secara publik oleh mentor KH. Hafidin, S.Ag. Doktrin yang ditekankan secara berulang-ulang bahwa keadilan bukan lagi menjadi syarat utama bagi pelaku poligami, melainkan ketaatan pada suami sebagai syarat mutlak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Library Research untuk mengkaji pemikiran Hafidin tentang poligami dalam “45 Hari Sukses Poligami”. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyimpangan terhadap pemikiran Hafidin, yang mana bertentangan dengan Q.S An-Nisa’:3 yang mewajibkan adanya keadilan. Praktik poligami yang diusung Hafidin cenderung mengabaikan hak-hak istri dan anak-anak, serta berpotensi memunculkan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi dalam keluarga. Dalam perspektif Hafidin, poligami lebih mengarah kepada pasokan kebutuhan nafsu seksual suami daripada prinsip-prinsip agama.
Copyright (c) 2026 SITI HABIBAH HABIBAH, Qurrotul Ainiyah (Author)
Dekonstruksi Hadis: Studi Kritis terhadap Sanad dan Matan Hadis Pembeda Hukum Shalat di Kandang Kambing dan Unta
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hadis mengenai perbedaan hukum shalat di kandang kambing dan kandang unta, yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi (no. 348). Kajian difokuskan pada dua aspek utama: (1) verifikasi otentisitas hadis melalui analisis eksternal terhadap sanad (rantai periwayatan), dan (2) pemahaman mendalam terhadap matan (konten teks) beserta hikmah hukumnya. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang analitis-deskriptif, penelitian ini melakukan takhrij komprehensif, analisis jarh wa ta’dil terhadap perawi, serta pemeriksaan ketersambungan sanad. Hasil analisis menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang shahih (kuat dan bersambung) karena seluruh perawinya berstatus tsiqah (terpercaya). Dari sisi matan, hadis ini selaras dengan Al-Qur’an dan hadis lain yang lebih kuat, serta dapat diterima secara logis. Pemahaman terhadap matan mengungkap bahwa larangan shalat di kandang unta (‘a’than al-ibil’) dilatarbelakangi oleh pertimbangan kebersihan tempat, sifat unta yang mudah terganggu dan dapat mengganggu kekhusyukan shalat, serta kemungkinan adanya unsur najis. Sementara itu, kebolehan shalat di kandang kambing (marabidh al-ghanam) dipahami sebagai bentuk ibahah (kebolehan), yang juga menegaskan perbedaan hukum antara kedua tempat tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis ini sahih dan kredibel sebagai sumber hukum, serta mengajak untuk memahami hadis Nabi tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dengan menelusuri konteks, hikmah, dan tujuan syariat di baliknya, sehingga penerapannya tetap relevan dan bijaksana dalam konteks kekinian.
Hukum Shalat; Kritik Sanad dan Matan; Jarh wa Ta’dil; Analisis Hadis; Kandang Unta dan Kambing.
Copyright (c) 2026 Muhammad Royyan Faqih Azhary, Yayan Musthofa, Muthohharun Afif, Advan Navis Zubaidi (Author)
PERBANDINGAN MADZHAB DALAM MASALAH MUNAKAHAT (ANALISIS NORMATIF-KONPARATIF TERHADAP WALI, KAFA’AH, DAN IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM)
Munakahat merupakan bagian penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan perkawinan sebagai institusi ibadah dan social. Perbedaan pandangan para ulama mazdhab dalam masalah munakahat sering kali memunculkan implikasi hukum yang beragam dalam praktik perkawinan umat Islam, khususnya terkait kedudukan wali nikah, konsep kafa’ah, dan penentuan mahar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pendapat empat mazhab Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, dalam aspek-aspek utama hukum perkawinan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif melalui studi kepustakaan terhadap kitab fiqh klasik dan literatur akademik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mazhab tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perbedaan metodologi istinbāṭ hukum yang berimplikasi pada praktik hukum keluarga Islam modern. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan perbandingan mazhab dalam memahami hukum munakahat secara kontekstual dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 yulia rahmawati, Muhammad Fikri, Rizqi Aulida, Muhammad Affan, Badrah Uyuni (Author)
ANALISIS MAKNA MURAADIF DAN MUSYTARAK PADA PENUNJUKAN SERTA PENERAPAN DALAM NASH DAN DAMPAK TERHADAP HUKUM
Artikel ini membahas peran fundamental analisis kebahasaan (lughawi) dalam istinbath hukum Islam, khususnya melalui kajian terhadap dua jenis lafaz: al-Muraadif (sinonim) dan al-Musytarak (polisemi). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten terhadap literatur Ushul Fiqh klasik dan kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman yang akurat terhadap karakteristik lafaz Musytarak, yang memiliki multiple makna, dan lafaz Muraadif, yang memiliki makna sepadan, sangat menentukan dalam menetapkan hukum dari nash. Kesalahan dalam mengidentifikasi kedua jenis lafaz ini berpotensi menyebabkan kesimpulan hukum yang keliru. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguasaan terhadap konsep Musytarak dan Muraadif, beserta mekanisme tarjih (seleksi makna) yang tepat, merupakan prasyarat bagi seorang mujtahid untuk menghasilkan ijtihad yang objektif dan kontekstual.
Muraadif; Musytarak; Ushul Fiqh; Istinbath Hukum; Nash.
Copyright (c) 2026 Ruslan,SH, prof. Dr. H. Abdul Rauf Muhammad Amin,Lc.MA, Prof. Dr. Fatmawati, S.Ag, M.Ag (Author)
KONSEP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG KEADILAN DAN KEMANUSIAAN
Artikel ini membahas konsep keadilan ('adl) dan kemanusiaan (insaniyyah) sebagai nilai-nilai fundamental dalam pemikiran hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian ini mengungkap bahwa kedua nilai ini tidak hanya menjadi fondasi etis, tetapi juga tujuan utama syariat (maqashid al syari'ah). Keadilan dipahami sebagai prinsip multidimensi yang mencakup aspek pidana, ekonomi, gender, politik, dan ekologi, sementara kemanusiaan diwujudkan melalui perlindungan lima hak dasar (al-dharuriyat al-khams) dan pengakuan martabat universal manusia. Artikel ini juga menyoroti integrasi antara keadilan dan kemanusiaan dalam merespons isu-isu kontemporer, menunjukkan elastisitas dan relevansi hukum Islam sepanjang zaman. Dengan demikian, hukum Islam tidak boleh dipandang sebagai sistem hukum yang kaku, melainkan sebagai kerangka etika-hukum yang dinamis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.
keadilan; kemanusiaan; Hukum Islam; Maqashid al-Syari'ah; Ijtihad; Kemaslahatan.
Copyright (c) 2026 Ruslan,SH, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA, Dr. Azman Arsyad, M.Ag (Author)
KONSEP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG KEPEMIMPINAN GENDER
Perdebatan mengenai kepemimpinan gender dalam hukum Islam merupakan isu kompleks yang melibatkan teks keagamaan, tradisi fiqh klasik, serta dinamika sosial-budaya kontemporer. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep kepemimpinan gender dalam perspektif pemikiran hukum Islam dengan menelaah landasan tekstual Al-Qur’an dan hadis, perbedaan pandangan antara ulama klasik dan sarjana kontemporer, serta metodologi tafsir kontekstual yang digunakan dalam merekonstruksi makna kepemimpinan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan analisis normatif-hermeneutik dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan yang sering dijadikan dasar pembatasan kepemimpinan perempuan memiliki ruang interpretasi yang beragam dan tidak bersifat tunggal. Pemikiran klasik cenderung menafsirkan teks secara literal dan membatasi kepemimpinan perempuan, khususnya pada ranah publik dan politik, sedangkan pemikiran kontemporer menawarkan pembacaan kontekstual yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kompetensi individu tanpa diskriminasi gender. Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, kepemimpinan perempuan dipandang memungkinkan sepanjang memenuhi tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks Indonesia, perbedaan tafsir ini berimplikasi langsung terhadap praktik sosial, kebijakan publik, dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap keadilan gender serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan keagamaan yang inklusif.
kepemimpinan gender, hukum Islam, tafsir kontekstual, maqāṣid al-syarī‘ah, perempuan.
Copyright (c) 2026 Muh. Rakasiwi A. Gazali, SH, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA, Dr. Azman Arsyad, M.Ag (Author)
Prosedur dan Tahapan Penyelesaian Perkara dalam Peradilan Islam Dan Relevansinya Pada Pengadilan Agama di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan tahapan penyelesaian perkara dalam peradilan Islam serta relevansinya dengan mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama di Indonesia. Peradilan Islam secara konseptual berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas, yang menekankan penyelesaian sengketa dengan kejujuran, keseimbangan, dan keadilan substantif. Sementara itu, Pengadilan Agama di Indonesia merupakan bentuk institusionalisasi dari peradilan Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian perkara dalam peradilan Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan prosedur di Pengadilan Agama, seperti pendaftaran perkara, mediasi wajib, pemeriksaan sidang, dan penjatuhan putusan. Relevansi tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menjadi lembaga formal negara, tetapi juga merupakan wadah penerapan nilai-nilai keadilan Islam secara praktis. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia merepresentasikan integrasi antara prinsip syariah dan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi umat Islam.
Copyright (c) 2026 Rahmiah Rahmianti, Prof. Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag (Author)