LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications is an academic journal that explores Islamic law (shari'ah) from a multidisciplinary perspective, integrating various fields of study to understand and apply shari'ah principles in the contemporary world. The journal aims to provide a platform for scholars, researchers, and legal practitioners to investigate and advance new research on Islamic law across diverse areas, including fiqh (Islamic jurisprudence), mu'amalah (transactional law), jinayah (criminal law), syiasah (politics and governance), ahwal al-shakhsiyyah (family law), comparative madhahib (schools of thought), as well as ilm al-falaq (astronomy in Islamic law). LexIslamica publishes articles that delve into the challenges, dynamics, and innovations in the application of Islamic law in the modern era. Through an interdisciplinary approach, the journal invites readers to explore Islamic law from various angles, addressing both traditional fiqh and its implications in global economics, public policy, human rights, and the resolution of contemporary social issues. The primary focus of LexIslamica is on critical analyses of the practical application of shari'ah in social, political, economic, and technological contexts, while seeking solutions to the problems emerging with the passage of time. By incorporating comparative studies of madhahib and scholarly opinions, this journal is committed to enriching the understanding of the diversity in Islamic legal practices worldwide. LexIslamica aims to serve as a leading reference for scholarly discussions on Islamic law, both in theoretical and practical contexts, with the goal of promoting the fair, relevant, and sustainable application of shari'ah in the era of globalization. The journal welcomes contributions from a wide range of disciplines to explore and develop new insights into Islamic law and to foster dialogue between tradition and modernity in the study of shari'ah.
ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS PRODUK, KEPERCAYAAN KONSUMEN, DAN PROMOSI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN KACANG OVEN BINTANG RASA MAYANG JEMBER
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan promosi terhadap penjualan produk Kacang Oven Bintang Rasa di wilayah Mayang, Jember. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh semakin ketatnya persaingan industri makanan ringan dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kualitas produk, keamanan, dan strategi promosi yang diterapkan produsen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan explanatory research. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 80 responden yang merupakan konsumen tetap Kacang Oven Bintang Rasa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan pengujian validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas produk yang mencakup rasa, kemasan, dan daya tahan, kepercayaan konsumen terhadap integritas dan kompetensi produsen, serta promosi yang efektif melalui media sosial dan komunikasi langsung, dapat mendorong minat beli dan volume penjualan produk.
Copyright (c) 2026 Adib Luaiyan, Ali Hamdan, Mohammad Habibi (Author)
Analisis Implementasi Strategi Pemasaran Bank Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing Produk pada Bank Muamalat Cabang Bondowoso
Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan yang berbasis bisnis menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan bank-bank syariah lainnya. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah pada umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama. Perbedaan utama biasanya terletak pada cara penyampaian informasi kepada masyarakat serta strategi pemasaran yang digunakan oleh masing-masing bank. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi sosialisasi dan pemasaran produk yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dan observasi terhadap beberapa nasabah. Selain itu, penelitian juga menggunakan studi dokumentasi yang bersumber dari literatur dan internet yang berkaitan dengan konsep strategi pemasaran syariah. Data yang diperoleh kemudian dirangkum, diklasifikasikan, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah berupaya memberikan informasi kepada nasabah melalui sosialisasi produk serta penerapan konsep strategi pemasaran syariah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait dengan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pemasaran syariah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang masih perlu ditingkatkan, meskipun bank ini telah beroperasi selama lebih dari dua puluh tahun.
Copyright (c) 2026 Zaenol Hasan, Masruroh Lailin Najah , Silviah Taubatan Nasuha (Author)
I‘JAZ ILMI DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’AN: ANALISIS KONSEPTUAL DAN PERKEMBANGANNYA
Pembahasan mengenai i‘jaz ilmi menjadi salah satu tema penting dalam kajian Al-Qur’an kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan penafsiran ayat-ayat kauniyah dan hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep i‘jaz ilmi dalam Al-Qur’an, sejarah perkembangannya, serta implementasinya dalam penafsiran Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian ‘ulum al-Qur’an dan tafsir. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembahasan tentang kemukjizatan Al-Qur’an pada awalnya lebih berfokus pada aspek kebahasaan, sedangkan dimensi ilmiah mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar pada periode modern seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan i‘jaz ilmi dinilai mampu menunjukkan relevansi Al-Qur’an dengan perkembangan sains serta mendorong refleksi terhadap fenomena alam. Namun demikian, pendekatan ini memerlukan kehati-hatian metodologis agar tidak memaksakan teori ilmiah yang bersifat sementara ke dalam teks Al-Qur’an. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dengan memadukan prinsip-prinsip tafsir klasik dan wawasan ilmiah modern agar pemahaman terhadap i‘jaz ilmi tetap proporsional.
Copyright (c) 2026 dewikhaer05, Fikri Hidayat El Izat (Author)
PERAN HUKUM ISLAM DAN MENEJEMEN KELUARGA DALAM MENCEGAH DAMPAK PERGAULAN BEBAS TERHADAP GENERASI MUDA DI ERA GLOBAL
Tulisan ini mengkaji tentang peran hukum Islam dan manajemen keluarga dalam mencegah dampak pergaulan bebas terhadap generasi muda di era globalisasi. Pergaulan bebas dipahami sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum, dengan bentuk-bentuk seperti seks bebas, narkoba, tawuran, pornografi, serta gaya hidup hedonistik. Faktor penyebabnya meliputi aspek internal (kontrol diri, kesadaran, nilai agama, gaya hidup) dan eksternal (keluarga, lingkungan sosial, teknologi informasi). Hukum Islam hadir sebagai pedoman komprehensif melalui fungsi preventif, protektif, edukatif, dan kuratif, sedangkan keluarga berperan sebagai unit sosialisasi utama dalam menanamkan nilai akhlak dan pengawasan. Sinergi antara hukum Islam dan manajemen keluarga menjadi strategi penting untuk membentengi generasi muda dari degradasi moral akibat pengaruh budaya global dan perkembangan teknologi.
Copyright (c) 2026 Joko Widodo, Adhitya Fitra Firmansayah, Siti Nur Khalimah, Bayu Eka Setiyawan, Elang Jati Kusworo (Author)
KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KONSEP, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASI
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan implementasi hukum pidana Islam dalam perspektif normatif dan kontekstual. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat yang bersumber pada Al-Qur’an, hadis, serta ijtihad ulama, dan memiliki dimensi ilahiyah sekaligus sosial. Dalam kajian fiqh al-jināyah, tindak pidana (jarīmah) diklasifikasikan ke dalam hudud, qisas, dan ta’zir yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), serta analisis deskriptif-analitis terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, korektif, dan restoratif, dengan orientasi pada perlindungan maqāṣid al-syarī‘ah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks modern, penerapan hukum pidana Islam menghadapi tantangan berupa perbedaan sistem hukum, isu hak asasi manusia, serta dinamika sosial-politik di berbagai negara. Di Indonesia, nilai-nilai hukum pidana Islam tetap memiliki relevansi sebagai referensi dalam pembaruan hukum nasional, khususnya melalui pendekatan keadilan substantif dan restoratif.
Copyright (c) 2026 Rima Aulia Maftukha, Fikri Hidayat El-Izat (Author)
Persepsi Anak sebagai Beban dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Hukum Positif Indonesia
Persepsi anak sebagai beban merupakan fenomena sosial yang semakin menguat di tengah tekanan ekonomi, perubahan struktur keluarga, dan dinamika kehidupan modern. Persepsi ini tidak hanya berdampak pada relasi orang tua dan anak, tetapi juga berimplikasi serius terhadap pemenuhan hak anak dan keberlanjutan nilai kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anak sebagai beban dalam perspektif Maqasid Syariah dan hukum positif Indonesia, dengan menempatkan anak sebagai subjek maslahat dan subjek hukum yang harus dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-kritis dengan metode studi kepustakaan, yang menganalisis sumber-sumber utama hukum Islam, teori Maqasid Syariah, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa persepsi anak sebagai beban bertentangan secara fundamental dengan tujuan dasar Maqasid Syariah, khususnya perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan berpotensi mengganggu tujuan syariat lainnya seperti perlindungan jiwa dan akal. Sementara itu, hukum positif Indonesia secara normatif telah memberikan perlindungan yang kuat terhadap anak, namun masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau akar persepsi sosial yang memarginalkan anak. Kajian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan Maqasid Syariah dan hukum positif dalam membangun kerangka perlindungan anak yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga transformatif dan berorientasi pada maslahat jangka panjang. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum Islam kontemporer serta kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Muhammad Jakfar Shodiq (Author)
FENOMENA CERAI (TALAK) AKIBAT PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM(Studi Kasus Dusun Plebengan Kab. Temanggung)
Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan dini yang berujung pada perceraian (talak), serta mengidentifikasi aspek hukum terkait batas minimal usia pernikahan dan mekanisme perceraian bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur usia pernikahan dan prosedur perceraian, pada praktiknya, pernikahan dini sering berakhir dengan perceraian akibat ketidaksiapan psikologis dan sosial pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mengurangi dampak negatif pernikahan dini dan perceraian, serta mengkaji bagaimana penegakan hukum dapat melindungi pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam hal hak asuh anak menurut perspektif KHI.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang dilaksanakan di Dusun Plebengan, Kabupaten Temanggung, pada Oktober 2024 hingga Juni 2025. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan warga yang mengalami pernikahan dini, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Prosedur penelitian mencakup tahap perencanaan dan persiapan, pelaksanaan melalui observasi lapangan dan wawancara, serta pembuktian hasil melalui analisis dan laporan penelitian. Validitas data diuji menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi sumber.Temuan penelitian menunjukkan Pernikahan dini di Dusun Plebengan, Kabupaten Temanggung, sering terjadi karena kurangnya kesiapan emosional, pemahaman agama, dan tekanan sosial-ekonomi. Hal ini sering berakhir dengan perceraian yang mengakibatkan perempuan harus menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak, serta menimbulkan masalah ekonomi dan emosional pada anak. Dalam hukum Islam, hak asuh anak seharusnya diberikan kepada ibu, namun sering diselesaikan secara informal, yang menambah masalah hukum dan sosial. Perceraian dini juga menyebabkan trauma bagi perempuan dan anak.
Copyright (c) 2026 MUHAMAD SAMSUL MA’ARIF (Author)
ANALISIS ‘URF TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT SUKU BETAWI(Studi Kasus di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan)
Harta warisan merupakan peninggalan seseorang yang dibagikan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Penelitian ini membahas praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, melalui pendekatan analisi ‘urf dalam perspektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat suku Betawi serta menilai kesesuaiannya dengan konsep ‘urf yang diakui dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data diperoleh melalui wawancara, dan observasi langsung di lapangan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat Betawi di wilayah tersebut membagi harta warisan sesuai ketentuan hukum Islam. Meski demikian, masih dijumpai praktik lain, seperti pembagian merata tanpa membedakan jenis kelamin maupun kedudukan ahli waris (disebut sistem kewarisan kolektif), pembagian yang ditetapkan berdasarkan keputusan orang tua, hingga adanya ahli waris yang memilih tidak menerima bagiannya. Selama bentuk pembagian tersebut sejalan dengan prinsip syariat dan disepakati oleh seluruh ahli waris, maka hal itu tergolong ‘urf shahih (kebiasaan yang sah karena sesuai dengan ketentuan syar’i). Sebaliknya, jika bertentangan dengan syariat atau menimbulkan keberatan dari salah satu ahli waris, maka praktik tersebut masuk kategori ‘urf fasid (kebiasaan yang tidak sah karena menyelisihi ketentuan syariat). Dengan demikian, praktik pewarisan masyarakat Betawi di Srengseng Sawah dapat diklasifikasikan sebagai ‘urf shahih sepanjang tidak bertentangan secara langsung dengan hukum Islam
Copyright (c) 2026 Riska Miftakhuljanah (Author)
MEMANFAATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM MENYELESAIKAN ISU-ISU KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM
Perkembangan ilmu pengetahuan modern dan dinamika sosial global telah melahirkan berbagai persoalan baru dalam hukum keluarga Islam, seperti pernikahan digital, rekonstruksi hak dan kewajiban suami istri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), status anak hasil teknologi reproduksi berbantu (IVF), perceraian online, serta isu kesetaraan gender dalam rumah tangga. Persoalan-persoalan tersebut menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, Maqāṣid al-Syarī’ah berperan sebagai metodologi ijtihad kontemporer yang memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan prinsip Maqāṣid al-Syarī’ah dapat digunakan untuk menyelesaikan isu-isu hukum keluarga Islam secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-normatif dengan pendekatan maqāṣid, usul fiqh, dan analisis terhadap kasus-kasus kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan modern yang dipadukan dengan Maqāṣid al-Syarī’ah mampu menghasilkan solusi hukum yang lebih humanis, fungsional, dan berorientasi pada kemaslahatan, sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-ḍarūriyyāt al-khams).
Copyright (c) 2026 Achmad Hasan Alfarisi (Author)
Cicil Emas dan Stabilitas Keuangan PNS: Studi Kasus Nasabah KCP Probolinggo Kraksaan
Produk Cicil Emas merupakan inovasi dari Pegadaian yang memungkinkan nasabah membeli emas secara bertahap melalui cicilan, dengan keunggulan utama berupa investasi aman dan potensi keuntungan dari kenaikan harga emas. Khusus untuk nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Probolinggo Kraksaan, produk ini menawarkan manfaat seperti kemudahan akses tanpa syarat agunan tambahan, cicilan fleksibel yang disesuaikan dengan gaji PNS, serta perlindungan nilai aset yang stabil di tengah fluktuasi ekonomi. Keunggulan lainnya meliputi proses administrasi cepat, bunga kompetitif, dan opsi penebusan emas kapan saja tanpa penalti berat, sehingga cocok untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Studi ini menyoroti bagaimana produk ini meningkatkan kesejahteraan finansial PNS di wilayah tersebut, dengan data menunjukkan peningkatan minat nasabah sebesar 30% dalam enam bulan terakhir. Kesimpulannya, Cicil Emas tidak hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga alat empowermen ekonomi bagi kelompok PNS.
Copyright (c) 2026 Abim Valerina, Lailatul Hijriyah, Rofiatus Zahro (Author)
MENAKAR KONSEP KEADILAN POLIGAMI DALAM BUKU "45 HARI SUKSES POLIGAMI"
Praktik poligami telah menjadi isu yang semakin terbuka di masyarakat. Poligami yang sebelumnya dianggap tabu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kini dipromosikan secara publik oleh mentor KH. Hafidin, S.Ag. Doktrin yang ditekankan secara berulang-ulang bahwa keadilan bukan lagi menjadi syarat utama bagi pelaku poligami, melainkan ketaatan pada suami sebagai syarat mutlak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Library Research untuk mengkaji pemikiran Hafidin tentang poligami dalam “45 Hari Sukses Poligami”. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyimpangan terhadap pemikiran Hafidin, yang mana bertentangan dengan Q.S An-Nisa’:3 yang mewajibkan adanya keadilan. Praktik poligami yang diusung Hafidin cenderung mengabaikan hak-hak istri dan anak-anak, serta berpotensi memunculkan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi dalam keluarga. Dalam perspektif Hafidin, poligami lebih mengarah kepada pasokan kebutuhan nafsu seksual suami daripada prinsip-prinsip agama.
Copyright (c) 2026 SITI HABIBAH HABIBAH, Qurrotul Ainiyah (Author)
Dekonstruksi Hadis: Studi Kritis terhadap Sanad dan Matan Hadis Pembeda Hukum Shalat di Kandang Kambing dan Unta
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hadis mengenai perbedaan hukum shalat di kandang kambing dan kandang unta, yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi (no. 348). Kajian difokuskan pada dua aspek utama: (1) verifikasi otentisitas hadis melalui analisis eksternal terhadap sanad (rantai periwayatan), dan (2) pemahaman mendalam terhadap matan (konten teks) beserta hikmah hukumnya. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang analitis-deskriptif, penelitian ini melakukan takhrij komprehensif, analisis jarh wa ta’dil terhadap perawi, serta pemeriksaan ketersambungan sanad. Hasil analisis menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang shahih (kuat dan bersambung) karena seluruh perawinya berstatus tsiqah (terpercaya). Dari sisi matan, hadis ini selaras dengan Al-Qur’an dan hadis lain yang lebih kuat, serta dapat diterima secara logis. Pemahaman terhadap matan mengungkap bahwa larangan shalat di kandang unta (‘a’than al-ibil’) dilatarbelakangi oleh pertimbangan kebersihan tempat, sifat unta yang mudah terganggu dan dapat mengganggu kekhusyukan shalat, serta kemungkinan adanya unsur najis. Sementara itu, kebolehan shalat di kandang kambing (marabidh al-ghanam) dipahami sebagai bentuk ibahah (kebolehan), yang juga menegaskan perbedaan hukum antara kedua tempat tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis ini sahih dan kredibel sebagai sumber hukum, serta mengajak untuk memahami hadis Nabi tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dengan menelusuri konteks, hikmah, dan tujuan syariat di baliknya, sehingga penerapannya tetap relevan dan bijaksana dalam konteks kekinian.
Hukum Shalat; Kritik Sanad dan Matan; Jarh wa Ta’dil; Analisis Hadis; Kandang Unta dan Kambing.
Copyright (c) 2026 Muhammad Royyan Faqih Azhary, Yayan Musthofa, Muthohharun Afif, Advan Navis Zubaidi (Author)
PERBANDINGAN MADZHAB DALAM MASALAH MUNAKAHAT (ANALISIS NORMATIF-KONPARATIF TERHADAP WALI, KAFA’AH, DAN IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM)
Munakahat merupakan bagian penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan perkawinan sebagai institusi ibadah dan social. Perbedaan pandangan para ulama mazdhab dalam masalah munakahat sering kali memunculkan implikasi hukum yang beragam dalam praktik perkawinan umat Islam, khususnya terkait kedudukan wali nikah, konsep kafa’ah, dan penentuan mahar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pendapat empat mazhab Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, dalam aspek-aspek utama hukum perkawinan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif melalui studi kepustakaan terhadap kitab fiqh klasik dan literatur akademik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mazhab tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perbedaan metodologi istinbāṭ hukum yang berimplikasi pada praktik hukum keluarga Islam modern. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan perbandingan mazhab dalam memahami hukum munakahat secara kontekstual dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 yulia rahmawati, Muhammad Fikri, Rizqi Aulida, Muhammad Affan, Badrah Uyuni (Author)
ANALISIS MAKNA MURAADIF DAN MUSYTARAK PADA PENUNJUKAN SERTA PENERAPAN DALAM NASH DAN DAMPAK TERHADAP HUKUM
Artikel ini membahas peran fundamental analisis kebahasaan (lughawi) dalam istinbath hukum Islam, khususnya melalui kajian terhadap dua jenis lafaz: al-Muraadif (sinonim) dan al-Musytarak (polisemi). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten terhadap literatur Ushul Fiqh klasik dan kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman yang akurat terhadap karakteristik lafaz Musytarak, yang memiliki multiple makna, dan lafaz Muraadif, yang memiliki makna sepadan, sangat menentukan dalam menetapkan hukum dari nash. Kesalahan dalam mengidentifikasi kedua jenis lafaz ini berpotensi menyebabkan kesimpulan hukum yang keliru. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguasaan terhadap konsep Musytarak dan Muraadif, beserta mekanisme tarjih (seleksi makna) yang tepat, merupakan prasyarat bagi seorang mujtahid untuk menghasilkan ijtihad yang objektif dan kontekstual.
Muraadif; Musytarak; Ushul Fiqh; Istinbath Hukum; Nash.
Copyright (c) 2026 Ruslan,SH, prof. Dr. H. Abdul Rauf Muhammad Amin,Lc.MA, Prof. Dr. Fatmawati, S.Ag, M.Ag (Author)
KONSEP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG KEADILAN DAN KEMANUSIAAN
Artikel ini membahas konsep keadilan ('adl) dan kemanusiaan (insaniyyah) sebagai nilai-nilai fundamental dalam pemikiran hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian ini mengungkap bahwa kedua nilai ini tidak hanya menjadi fondasi etis, tetapi juga tujuan utama syariat (maqashid al syari'ah). Keadilan dipahami sebagai prinsip multidimensi yang mencakup aspek pidana, ekonomi, gender, politik, dan ekologi, sementara kemanusiaan diwujudkan melalui perlindungan lima hak dasar (al-dharuriyat al-khams) dan pengakuan martabat universal manusia. Artikel ini juga menyoroti integrasi antara keadilan dan kemanusiaan dalam merespons isu-isu kontemporer, menunjukkan elastisitas dan relevansi hukum Islam sepanjang zaman. Dengan demikian, hukum Islam tidak boleh dipandang sebagai sistem hukum yang kaku, melainkan sebagai kerangka etika-hukum yang dinamis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.
keadilan; kemanusiaan; Hukum Islam; Maqashid al-Syari'ah; Ijtihad; Kemaslahatan.
Copyright (c) 2026 Ruslan,SH, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA, Dr. Azman Arsyad, M.Ag (Author)
KONSEP PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG KEPEMIMPINAN GENDER
Perdebatan mengenai kepemimpinan gender dalam hukum Islam merupakan isu kompleks yang melibatkan teks keagamaan, tradisi fiqh klasik, serta dinamika sosial-budaya kontemporer. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep kepemimpinan gender dalam perspektif pemikiran hukum Islam dengan menelaah landasan tekstual Al-Qur’an dan hadis, perbedaan pandangan antara ulama klasik dan sarjana kontemporer, serta metodologi tafsir kontekstual yang digunakan dalam merekonstruksi makna kepemimpinan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan analisis normatif-hermeneutik dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan yang sering dijadikan dasar pembatasan kepemimpinan perempuan memiliki ruang interpretasi yang beragam dan tidak bersifat tunggal. Pemikiran klasik cenderung menafsirkan teks secara literal dan membatasi kepemimpinan perempuan, khususnya pada ranah publik dan politik, sedangkan pemikiran kontemporer menawarkan pembacaan kontekstual yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kompetensi individu tanpa diskriminasi gender. Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, kepemimpinan perempuan dipandang memungkinkan sepanjang memenuhi tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks Indonesia, perbedaan tafsir ini berimplikasi langsung terhadap praktik sosial, kebijakan publik, dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap keadilan gender serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan keagamaan yang inklusif.
kepemimpinan gender, hukum Islam, tafsir kontekstual, maqāṣid al-syarī‘ah, perempuan.
Copyright (c) 2026 Muh. Rakasiwi A. Gazali, SH, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA, Dr. Azman Arsyad, M.Ag (Author)
Prosedur dan Tahapan Penyelesaian Perkara dalam Peradilan Islam Dan Relevansinya Pada Pengadilan Agama di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan tahapan penyelesaian perkara dalam peradilan Islam serta relevansinya dengan mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama di Indonesia. Peradilan Islam secara konseptual berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas, yang menekankan penyelesaian sengketa dengan kejujuran, keseimbangan, dan keadilan substantif. Sementara itu, Pengadilan Agama di Indonesia merupakan bentuk institusionalisasi dari peradilan Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian perkara dalam peradilan Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan prosedur di Pengadilan Agama, seperti pendaftaran perkara, mediasi wajib, pemeriksaan sidang, dan penjatuhan putusan. Relevansi tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menjadi lembaga formal negara, tetapi juga merupakan wadah penerapan nilai-nilai keadilan Islam secara praktis. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia merepresentasikan integrasi antara prinsip syariah dan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi umat Islam.
Copyright (c) 2026 Rahmiah Rahmianti, Prof. Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag (Author)
Pengadilan Agama Sebagai Institusi Penegak Hukum Islam Perspektif Yuridis Normatif
Pengadilan Agama di Indonesia merupakan institusi peradilan yang memiliki dasar yuridis kuat dalam sistem hukum nasional dan berfungsi sebagai penegak hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah. Studi ini bertujuan menganalisis kedudukan, kewenangan, konstruksi hukum Islam, peran strategis, serta tantangan Pengadilan Agama melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pengadilan Agama mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah perluasan kewenangan ekonomi syariah melalui perubahan perundang-undangan. Dalam konstruksi hukum nasional, Pengadilan Agama berperan sebagai media integrasi hukum Islam melalui penerapan UU, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan interpretasi hakim yang melahirkan yurisprudensi. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam penyediaan akses keadilan bagi umat Islam, pembentukan yurisprudensi hukum keluarga dan ekonomi syariah, serta stabilitas sosial. Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti kompetensi SDM, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, harmonisasi regulasi, dan digitalisasi peradilan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan pembaruan regulasi agar Pengadilan Agama dapat menjalankan fungsi penegakan hukum Islam secara efektif, adaptif, dan sesuai prinsip syariah dalam konteks hukum nasional.
Copyright (c) 2026 Muh. Rakasiwi A. Gazali, SH, Prof. Dr. Hj. Asni, MHI (Author)
PENGAKUAN SEBAGAI DASAR PUTUSAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PIHAK BERPERKARA PERSPEKTIF GENEALOGI
This study aims to examine confession as a basis for decisions in legal systems, particularly its implications for litigants, from a genealogical perspective. Through historical and comparative analysis, this study traces the evolution of the concept of confession from ancient Roman law to modern legal systems, including in Indonesia. Confession, as primary evidence in judicial proceedings, has significant implications for the rights of litigants, such as the risk of wrongful convictions, human rights violations, and social impacts. A genealogical perspective demonstrates that confession is not always neutral but is influenced by cultural context, power, and social norms. Key findings emphasize the need for legal reform to minimize the risk of confession abuse, with recommendations for the implementation of stricter evidentiary standards and independent verification mechanisms.
Copyright (c) 2026 Prof. Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag, Mirna Yunita, SH (Author)
Tahapan Pensyariatan Zakat dalam Al-Qur’an: Dari Anjuran Sosial ke Kewajiban Hukum
Kewajiban zakat dalam Islam merupakan hasil dari proses legislasi ilahiah yang berlangsung secara bertahap, sejalan dengan karakter pensyariatan hukum Al-Qur’an. Artikel ini mengkaji dinamika tahapan pensyariatan zakat dengan menelusuri pergeseran makna dan fungsi zakat dari nilai kepedulian sosial yang bersifat anjuran menuju kewajiban hukum yang mengikat secara normatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan tematik-historis terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan zakat, serta dianalisis melalui perspektif fiqh dan ‘ulum al-Qur’an. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat pada fase awal berfungsi sebagai instrumen pembentukan kesadaran moral dan solidaritas sosial umat, sebelum kemudian ditegaskan sebagai kewajiban ibadah yang memiliki konsekuensi hukum dan kelembagaan pada periode Madaniyah. Proses bertahap tersebut mencerminkan prinsip tadarruj fii at-tasyri’ yang menempatkan kesiapan individu dan masyarakat sebagai basis penerapan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi spiritual dan sosial yang dirancang secara sistematis dalam Al-Qur’an. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi zakat serta memperkuat pemahaman kontekstual mengenai implementasi zakat dalam masyarakat Muslim kontemporer.
Copyright (c) 2025 Rifqi Syahputra, Dinda Kartika, Miftahul Karimah, Mazaya Fuada, Faqihudin Musyafa’ (Author)
Al-Khurūj min al-Khilāf dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah Perbedaan Fasl dan Wasl pada Shalat Witir
Perbedaan pendapat ulama mengenai tata cara pelaksanaan shalat witir, khususnya antara metode faṣl (dipisah) dan waṣl (bersambung), merupakan bentuk ikhtilaf ijtihādiyyah yang kerap memunculkan kebingungan di kalangan masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis prinsip al-khurūj min al-khilāf dalam perspektif Al-Qur’an serta relevansinya dalam menyikapi perbedaan tata cara shalat witir tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-analitis, melalui kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur fiqh lintas mazhab. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip al-khurūj min al-khilāf memiliki landasan nilai Qur’ani yang kuat, antara lain prinsip kemudahan (al-yusr), penghindaran kesulitan (raf‘ al-ḥaraj), etika pengelolaan ikhtilaf, dan anjuran memilih amalan terbaik (ittibā‘ al-aḥsan). Dalam konteks shalat witir, perbedaan antara metode faṣl dan waṣl termasuk khilaf mu‘tabar karena masing-masing didukung oleh dalil dan pandangan ulama. Prinsip al-khurūj min al-khilāf menganjurkan pemilihan metode faṣl sebagai praktik yang lebih aman dan minim potensi perselisihan, tanpa menafikan keabsahan metode waṣl. Penelitian ini menyimpulkan bahwa al-khurūj min al-khilāf berfungsi sebagai etika beragama yang menegaskan moderasi, toleransi, dan rahmah, bukan sebagai standar tunggal dalam praktik ibadah.
al-khurūj min al-khilāf, ikhtilaf fiqh, shalat witir, faṣl dan waṣl.
Copyright (c) 2025 Lailatus Syafa'ah, Mohammad Nabiel, Amryna Rosyada, Nabila A’thiyah Jazilah (Author)
Integrasi Pendekatan Konseling Humanistik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs Zainul Hasan: Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan integrasi pendekatan konseling humanistik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) serta implikasinya terhadap proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa di MTs Zainul Hasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi pembelajaran, wawancara mendalam dengan guru PAI, guru Bimbingan Konseling, kepala madrasah, dan siswa, serta studi dokumentasi perangkat pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan konseling humanistik terintegrasi dalam pembelajaran PAI melalui praktik pembelajaran yang dialogis, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Guru PAI berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang memahami kondisi psikologis peserta didik. Pendekatan ini berdampak positif terhadap meningkatnya motivasi belajar, kepercayaan diri, keterlibatan aktif siswa, serta internalisasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi konseling humanistik menjadikan pembelajaran PAI lebih bermakna serta relevan dalam pembinaan karakter siswa secara holistik dalam perspektif pendidikan Islam kontemporer. Kata kunci: konseling humanistik, pembelajaran PAI, pendidikan Islam, karakter siswa.
Copyright (c) 2025 muhammad ivansyah, Faid Kholidi (Author)
EFEKTIVITAS YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN HUMANITER
International Criminal Court (ICC) merupakan lembaga peradilan internasional permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 untuk mengadili kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Penelitian ini bertujuan menganalisis yurisdiksi ICC terhadap pelaku kejahatan humaniter dan mengevaluasi efektivitasnya bagi negara anggota Statuta Roma. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis perundang-undangan dan konseptual terhadap bahan hukum primer meliputi Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, dan putusan ICC. Hasil penelitian menunjukkan ICC memiliki yurisdiksi komplementer yang hanya bertindak jika negara tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan. Efektivitas ICC terhambat oleh penolakan negara kuat seperti AS dan Rusia, ketergantungan pada kerja sama politik, serta tantangan imunitas kepala negara. Kasus Thomas Lubanga membuktikan keberhasilan ICC, sementara kasus Omar Al-Bashir dan Vladimir Putin menunjukkan keterbatasannya. ICC memainkan peran simbolis dalam penegakan keadilan internasional namun memerlukan reformasi struktural untuk meningkatkan efektivitas.
Copyright (c) 2025 Nadiyah Izzatun, Heriyanto, Ahmad yunus (Author)
DERADIKALISASI PEMAHAMAN HADIS (TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hadis dalam upaya deradikalisasi pemahaman keagamaan di Indonesia. Penyalahgunaan teks hadis untuk membenarkan kekerasan dan tindakan ekstrem menunjukkan perlunya pendekatan pemahaman hadis yang lebih kontekstual, moderat, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur hadis klasik dan kontemporer, artikel jurnal, serta kajian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis bernuansa kekerasan, seperti hadis jihad dan perang, sering dipahami secara tekstual sehingga memunculkan interpretasi radikal. Melalui pendekatan kontekstual, historis, dan maqāṣidī, pemaknaan hadis dapat diarahkan pada nilai-nilai damai, toleransi, dan perlindungan manusia. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menginternalisasikan pemahaman hadis moderat melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan penguatan literasi keagamaan. Dengan demikian, deradikalisasi hadis bukan hanya proses akademik, tetapi juga strategi preventif dalam membangun pemahaman keagamaan yang inklusif dan menekan potensi radikalisme.
jastin_erlangga123 Jurnal Al-Quran hadis
Copyright (c) 2025 jastin_erlangga123 Jurnal Al-Quran hadis, Maulana Muh Zakariya, Ghulam Murtadlo (Author)
TINDAK PIDANA MONEY POLITIC/POLITIK UANG DALAM KAMPANYE PEMILU SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HUKUM DAN KETIDAK BEBASAN BERDEMOKRASI DI INDONESIA
Pemilihan umum atau biasa disebut pemilu merupakan ajang yang diselenggarakan negara sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dengan adanya pemilu ini, legimitasi kekuasaan rakyat diwujudkan dengan penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakil rakyat yang berada dipemerintahan maupun parlemen. Namun, faktanya dalam proses pemilihan umum terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para calon legislatif. Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye politik menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Pelangaran ini biasanya terjadi pada saat kampanye politik, salah satunya yakni money politic/politik uang. Politik uang termasuk tindak penyimpangan dalam kampanye karena dapat merengut hak suara rakyat dan tidak mencerminkan sikap demokrasi. Dengan mengunakan pendekatan analisis yuridis normatif, dengan berfokus pada gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian pada tindak pidana money politic/politik uang dalam kampanye pemilu sebagai bentuk pelanggaran hukum dan ketidakbebasan berdemokrasi di Indonesia. Penelitian ini mencoba memaparkan faktor-faktor dan akibat dari tindak pidana money politik/politik uang di kampanye pemilu.
Copyright (c) 2025 MUHAMMAD ABDILLAH ALKAMIL ALKAMIL, Syamsuri (Author)
Holistic Employee Welfare through Maqasid al-Shariah: Rethinking HRM in Islamic Legal Framework
Human Resource Management (HRM) plays a crucial role in the sustainability and success of organizations, especially in an increasingly competitive economic context. This study examines the application of the principles of Maqasid As-Syariah in HRM, which not only focuses on economic aspects but also on the holistic well-being of employees, encompassing psychological, social, and spiritual dimensions. By emphasizing the values of justice, trustworthiness, and welfare, this approach aims to create a fair and harmonious work environment. The study finds that the implementation of Maqasid As-Syariah principles can enhance job satisfaction, loyalty, and employee productivity through fair policies in compensation, skill development, and support for employees' social and spiritual lives. Despite challenges in its implementation, such as social inequality and a lack of understanding of Sharia values, the integration of these principles into company policies is expected to contribute to employee well-being and organizational sustainability. This research provides recommendations to raise awareness and understanding of the importance of applying Maqasid As-Syariah in HRM, enabling companies to create a more productive work environment and contribute to the development of a more prosperous society.
Copyright (c) 2025 Wildan Miftahussurur (Author)
BEYOND LAW AND FAITH: INTEGRATING SHARIAH ETHICS INTO GLOBAL HUMANITARIAN GOVERNANCE
This article proposes an integrative paradigm that incorporates Shariah ethics, specifically Maqasid al-Shariah (the objectives of Islamic law), as a supplementary moral foundation for International Humanitarian Law (IHL). Secular frameworks that underpin global humanitarian governance often overlook the moral depth of faith-based ethical systems. The study identifies conceptual connections between Islamic jurisprudential ethics and modern humanitarian principles such as justice, kindness, human dignity, and harm prevention, using a comparative normative approach. It reinterprets Shariah as a universal ethical framework that can enrich humanitarian reasoning and policy discourse, rather than presenting it as a competing legal code. The article concludes that integrating Shariah ethics into international governance frameworks offers a pluralistic moral basis for promoting humanitarian practices that are inclusive, equitable, and morally sound. This integration could contribute to more holistic and culturally sensitive approaches to humanitarian action and policy at the global level.
Copyright (c) 2025 Wildan Miftahussurur, Muhammad Fauzinuddin Faiz, Akhmadi (Author)
LEGALITAS JUAL BELI JIZAF DALAM MUAMALAH ISLAM: KAJIAN EMPIRIS DI PASAR TAREMPA, KEPULAUAN ANAMBAS
Penelitian ini membahas legalitas jual beli jizaf sebagai praktik transaksi tradisional yang berlangsung di Pasar Tarempa, Kepulauan Anambas, yang dilakukan tanpa menggunakan timbangan dan mengandalkan taksiran pedagang terhadap jumlah barang. Praktik ini menarik dikaji karena mengandung unsur ketidakpastian jumlah barang yang berpotensi menimbulkan gharar menurut fikih muamalah, namun tetap diterima masyarakat sebagai bagian dari kebiasaan lokal atau ‘urf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan dan wawancara untuk menggambarkan proses transaksi, menganalisis potensi gharar yang muncul, serta memberikan penilaian hukum berdasarkan prinsip-prinsip muamalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat unsur ketidakjelasan, jual beli jizaf dapat dinilai sah sepanjang dilakukan atas dasar kerelaan, tidak ada unsur penipuan, dan kebiasaan masyarakat setempat mendukung kejujuran dalam transaksi. Akan tetapi, tetap diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisasi ketidakpastian agar transaksi lebih adil dan sesuai dengan syariah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan praktik perdagangan tradisional yang berlandaskan nilai-nilai fikih muamalah.
Copyright (c) 2025 Erizal, Muhammad Dzaky Reza (Author)
Legalitas Perkawinan Usia Dini Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 PerspektifMaqaṣid Al-Syari’ah
Penelitian ini membahas legalitas perkawinan usia dini yang tercantum dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 ditinjau dari perspektif maqaṣid al-syari’ah.Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya angka pernikahan dini di Indonesia meskipun telah ada kebijakan pembatasan usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam kondisi tertentu, hukum memperbolehkan dispensasi kawin sebagai bentuk pengecualian dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, adat istiadat, dan kekhawatiran orang tua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur fikih, buku ilmiyah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori maqaṣid al-syari’ahyang memandang hukum sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan, khususnya perlindungan agama (hifẓ al-din), jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-aql), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-mal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur mekanisme dispensasi kawin dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, dan non-diskriminasi. Namun, dari perspektif maqaṣid al-syari’ahpemberian dispensasi kawin perlu selektif dan benar-benar dibatasi pada kondisi darurat demi menghindari mudarat yang lebih besar seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, dan terhambatnya pendidikan anak. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin tidak hanya memenuhi prosedur hukum tetapi selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana legalitas dispensasi kawin dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, serta untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.
Copyright (c) 2025 Evita Desi Safitri, Mohammad Firmansyah, Moh. Jeweherul Kalamiah (Author)
IMPLEMENTASI KLAUSUL TAKLIK TALAK DALAM BUKU NIKAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I(Studi Kasus di KUA Tamanan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik pelaksanaan taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamanan, serta memahami pandangan dan kebijakan Kepala KUA terhadap penerapan taklik talak dalam konteks sosial, budaya, dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Tamanan, observasi lapangan, serta dokumentasi terkait regulasi dan praktik pelaksanaan taklik talak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taklik talak merupakan janji sah dari pihak suami yang tidak dapat dicabut setelah dibacakan dan ditandatangani di hadapan pejabat berwenang. Akan tetapi, dalam praktiknya, taklik talak jarang dibacakan secara terbuka karena adanya pertimbangan etika dan budaya masyarakat yang menganggap pembahasan perceraian pada saat akad nikah sebagai hal yang tidak pantas atau kurang sopan. Masyarakat di Kecamatan Tamanan memandang pernikahan sebagai ikatan suci, sakral, dan bersifat abadi, sehingga segala hal yang berkaitan dengan perceraian dianggap tabu untuk dibicarakan. Meski demikian, taklik talak tetap memiliki nilai penting dan relevansi tinggi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri apabila suami lalai dalam menjalankan kewajibannya, seperti menafkahi atau memperlakukan istri dengan baik. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat (3), taklik talak memang tidak bersifat wajib, tetapi apabila telah diperjanjikan maka tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Selain itu, taklik talak baru memiliki kekuatan hukum apabila dibacakan di hadapan instansi resmi seperti KUA. Dengan demikian, pelaksanaan taklik talak di Kecamatan Tamanan menunjukkan keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan pelestarian nilai-nilai sosial, etika, serta kearifan budaya lokal yang hidup dalam masyarakat
Copyright (c) 2025 Ahmad Sovil, Muhammad Firmansyah, Fatmawati (Author)