LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications is an academic journal that explores Islamic law (shari'ah) from a multidisciplinary perspective, integrating various fields of study to understand and apply shari'ah principles in the contemporary world. The journal aims to provide a platform for scholars, researchers, and legal practitioners to investigate and advance new research on Islamic law across diverse areas, including fiqh (Islamic jurisprudence), mu'amalah (transactional law), jinayah (criminal law), syiasah (politics and governance), ahwal al-shakhsiyyah (family law), comparative madhahib (schools of thought), as well as ilm al-falaq (astronomy in Islamic law). LexIslamica publishes articles that delve into the challenges, dynamics, and innovations in the application of Islamic law in the modern era. Through an interdisciplinary approach, the journal invites readers to explore Islamic law from various angles, addressing both traditional fiqh and its implications in global economics, public policy, human rights, and the resolution of contemporary social issues. The primary focus of LexIslamica is on critical analyses of the practical application of shari'ah in social, political, economic, and technological contexts, while seeking solutions to the problems emerging with the passage of time. By incorporating comparative studies of madhahib and scholarly opinions, this journal is committed to enriching the understanding of the diversity in Islamic legal practices worldwide. LexIslamica aims to serve as a leading reference for scholarly discussions on Islamic law, both in theoretical and practical contexts, with the goal of promoting the fair, relevant, and sustainable application of shari'ah in the era of globalization. The journal welcomes contributions from a wide range of disciplines to explore and develop new insights into Islamic law and to foster dialogue between tradition and modernity in the study of shari'ah.
TINDAK PIDANA MONEY POLITIC/POLITIK UANG DALAM KAMPANYE PEMILU SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HUKUM DAN KETIDAK BEBASAN BERDEMOKRASI DI INDONESIA
Pemilihan umum atau biasa disebut pemilu merupakan ajang yang diselenggarakan negara sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dengan adanya pemilu ini, legimitasi kekuasaan rakyat diwujudkan dengan penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakil rakyat yang berada dipemerintahan maupun parlemen. Namun, faktanya dalam proses pemilihan umum terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para calon legislatif. Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye politik menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Pelangaran ini biasanya terjadi pada saat kampanye politik, salah satunya yakni money politic/politik uang. Politik uang termasuk tindak penyimpangan dalam kampanye karena dapat merengut hak suara rakyat dan tidak mencerminkan sikap demokrasi. Dengan mengunakan pendekatan analisis yuridis normatif, dengan berfokus pada gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian pada tindak pidana money politic/politik uang dalam kampanye pemilu sebagai bentuk pelanggaran hukum dan ketidakbebasan berdemokrasi di Indonesia. Penelitian ini mencoba memaparkan faktor-faktor dan akibat dari tindak pidana money politik/politik uang di kampanye pemilu.
Copyright (c) 2025 MUHAMMAD ABDILLAH ALKAMIL ALKAMIL, Syamsuri (Author)
Holistic Employee Welfare through Maqasid al-Shariah: Rethinking HRM in Islamic Legal Framework
Human Resource Management (HRM) plays a crucial role in the sustainability and success of organizations, especially in an increasingly competitive economic context. This study examines the application of the principles of Maqasid As-Syariah in HRM, which not only focuses on economic aspects but also on the holistic well-being of employees, encompassing psychological, social, and spiritual dimensions. By emphasizing the values of justice, trustworthiness, and welfare, this approach aims to create a fair and harmonious work environment. The study finds that the implementation of Maqasid As-Syariah principles can enhance job satisfaction, loyalty, and employee productivity through fair policies in compensation, skill development, and support for employees' social and spiritual lives. Despite challenges in its implementation, such as social inequality and a lack of understanding of Sharia values, the integration of these principles into company policies is expected to contribute to employee well-being and organizational sustainability. This research provides recommendations to raise awareness and understanding of the importance of applying Maqasid As-Syariah in HRM, enabling companies to create a more productive work environment and contribute to the development of a more prosperous society.
Copyright (c) 2025 Wildan Miftahussurur (Author)
BEYOND LAW AND FAITH: INTEGRATING SHARIAH ETHICS INTO GLOBAL HUMANITARIAN GOVERNANCE
This article proposes an integrative paradigm that incorporates Shariah ethics, specifically Maqasid al-Shariah (the objectives of Islamic law), as a supplementary moral foundation for International Humanitarian Law (IHL). Secular frameworks that underpin global humanitarian governance often overlook the moral depth of faith-based ethical systems. The study identifies conceptual connections between Islamic jurisprudential ethics and modern humanitarian principles such as justice, kindness, human dignity, and harm prevention, using a comparative normative approach. It reinterprets Shariah as a universal ethical framework that can enrich humanitarian reasoning and policy discourse, rather than presenting it as a competing legal code. The article concludes that integrating Shariah ethics into international governance frameworks offers a pluralistic moral basis for promoting humanitarian practices that are inclusive, equitable, and morally sound. This integration could contribute to more holistic and culturally sensitive approaches to humanitarian action and policy at the global level.
Copyright (c) 2025 Wildan Miftahussurur, Muhammad Fauzinuddin Faiz, Akhmadi (Author)
LEGALITAS JUAL BELI JIZAF DALAM MUAMALAH ISLAM: KAJIAN EMPIRIS DI PASAR TAREMPA, KEPULAUAN ANAMBAS
Penelitian ini membahas legalitas jual beli jizaf sebagai praktik transaksi tradisional yang berlangsung di Pasar Tarempa, Kepulauan Anambas, yang dilakukan tanpa menggunakan timbangan dan mengandalkan taksiran pedagang terhadap jumlah barang. Praktik ini menarik dikaji karena mengandung unsur ketidakpastian jumlah barang yang berpotensi menimbulkan gharar menurut fikih muamalah, namun tetap diterima masyarakat sebagai bagian dari kebiasaan lokal atau ‘urf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan dan wawancara untuk menggambarkan proses transaksi, menganalisis potensi gharar yang muncul, serta memberikan penilaian hukum berdasarkan prinsip-prinsip muamalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat unsur ketidakjelasan, jual beli jizaf dapat dinilai sah sepanjang dilakukan atas dasar kerelaan, tidak ada unsur penipuan, dan kebiasaan masyarakat setempat mendukung kejujuran dalam transaksi. Akan tetapi, tetap diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisasi ketidakpastian agar transaksi lebih adil dan sesuai dengan syariah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan praktik perdagangan tradisional yang berlandaskan nilai-nilai fikih muamalah.
Copyright (c) 2025 Erizal, Muhammad Dzaky Reza (Author)
Legalitas Perkawinan Usia Dini Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 PerspektifMaqaṣid Al-Syari’ah
Penelitian ini membahas legalitas perkawinan usia dini yang tercantum dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 ditinjau dari perspektif maqaṣid al-syari’ah.Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya angka pernikahan dini di Indonesia meskipun telah ada kebijakan pembatasan usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam kondisi tertentu, hukum memperbolehkan dispensasi kawin sebagai bentuk pengecualian dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, adat istiadat, dan kekhawatiran orang tua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur fikih, buku ilmiyah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori maqaṣid al-syari’ahyang memandang hukum sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan, khususnya perlindungan agama (hifẓ al-din), jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-aql), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-mal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur mekanisme dispensasi kawin dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, dan non-diskriminasi. Namun, dari perspektif maqaṣid al-syari’ahpemberian dispensasi kawin perlu selektif dan benar-benar dibatasi pada kondisi darurat demi menghindari mudarat yang lebih besar seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, dan terhambatnya pendidikan anak. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin tidak hanya memenuhi prosedur hukum tetapi selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana legalitas dispensasi kawin dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, serta untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.
Copyright (c) 2025 Evita Desi Safitri, Mohammad Firmansyah, Moh. Jeweherul Kalamiah (Author)
IMPLEMENTASI KLAUSUL TAKLIK TALAK DALAM BUKU NIKAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I(Studi Kasus di KUA Tamanan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik pelaksanaan taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamanan, serta memahami pandangan dan kebijakan Kepala KUA terhadap penerapan taklik talak dalam konteks sosial, budaya, dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Tamanan, observasi lapangan, serta dokumentasi terkait regulasi dan praktik pelaksanaan taklik talak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taklik talak merupakan janji sah dari pihak suami yang tidak dapat dicabut setelah dibacakan dan ditandatangani di hadapan pejabat berwenang. Akan tetapi, dalam praktiknya, taklik talak jarang dibacakan secara terbuka karena adanya pertimbangan etika dan budaya masyarakat yang menganggap pembahasan perceraian pada saat akad nikah sebagai hal yang tidak pantas atau kurang sopan. Masyarakat di Kecamatan Tamanan memandang pernikahan sebagai ikatan suci, sakral, dan bersifat abadi, sehingga segala hal yang berkaitan dengan perceraian dianggap tabu untuk dibicarakan. Meski demikian, taklik talak tetap memiliki nilai penting dan relevansi tinggi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri apabila suami lalai dalam menjalankan kewajibannya, seperti menafkahi atau memperlakukan istri dengan baik. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat (3), taklik talak memang tidak bersifat wajib, tetapi apabila telah diperjanjikan maka tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Selain itu, taklik talak baru memiliki kekuatan hukum apabila dibacakan di hadapan instansi resmi seperti KUA. Dengan demikian, pelaksanaan taklik talak di Kecamatan Tamanan menunjukkan keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan pelestarian nilai-nilai sosial, etika, serta kearifan budaya lokal yang hidup dalam masyarakat
Copyright (c) 2025 Ahmad Sovil, Muhammad Firmansyah, Fatmawati (Author)
IMPLEMENTASI WARISAN AHLI WARIS MAFQUD PRESPEKTIF ULAMA KONTEMPORER DAN KUHPERDATA
Permasalahan mengenai ahli waris yang hilang (mafqud) menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam melaksanakan pembagian warisan. Dalam hukum Islam status mafqud diatur dengan prinsip kehati-hatian, dengan menunda pembagian warisan hingga ada kejelasan tentang keberadaannya atau keluarnya ijtihad hakim. Sementara itu, dalam sistem hukum kuhperdata, penanganan terhadap orang hilang atau meninggal secara hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi pembagian warisan jika terdapat ahli waris yang hilang menurut prespektif hukum Islam dan kuhperdata. Peneitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang undangan dan konsep hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum mengatur mengenai orang hilang, pendekatan hukum Islam lebih bersifat preventif dalam melindungi hak ahli waris lain dan mafqud sendiri sedangkan kuhperdata lebih menekankan pada prosedur pengesahan status hukum orang hilang sebelum proses waris dapat dilaksanakan. Perbedaan ini mencerminkan adanya perbedaan filosofi antara hukum Islam yang berbasis pada syariah dan hukumperdata yang berbasis pada kepastian hukum formal.
Copyright (c) 2025 Imam Mubarak, Mohammad Firmansyah, Fatmawati (Author)
Fatwa Di Era Disrupsi Digital: Studi Tentang Otoritas Agama Dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Penetapan Hukum Islam
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana otoritas keagamaan Islam telah mengalami transformasi signifikan di era disrupsi digital, terutama dalam konteks produksi dan penyebaran fatwa melalui media sosial. Di tengah perkembangan platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Instagram, fatwa tidak lagi didominasi oleh lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi juga diproduksi oleh figur non-institusional yang memperoleh legitimasi dari popularitas dan interaksi digital. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap validitas metodologis dan integritas epistemologis hukum Islam, serta mengeksplorasi bagaimana modal simbolik digital, algoritma, dan logika viralitas membentuk bentuk baru otoritas keagamaan yang lebih bersifat impresionis daripada ilmiah. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, metode netnografi diterapkan untuk mengamati dinamika interaksi antara cendekiawan digital dan audiens mereka di ruang online. Data diperoleh melalui pengamatan pasif, dokumentasi konten fatwa digital, dan wawancara semi-terstruktur dengan pemimpin agama dan pengikutnya. Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi otoritas agama dan munculnya “fiqh publik” yang partisipatif, namun berisiko mengalami fragmentasi epistemik. Penelitian ini juga menemukan bahwa maqāṣid al-sharī'ah dapat digunakan sebagai kerangka normatif dalam menilai kualitas fatwa digital agar tetap valid, etis, dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong rekonstruksi epistemologis hukum Islam di era digital dan menawarkan parameter evaluatif untuk otoritas agama berbasis algoritma.
Copyright (c) 2025 Riski Ari Wibowo, Irwan Triadi (Author)
PERLINDUNGAN HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (DI DESA SUKOWONO KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER)
Perlindungan hukum terhadap hak anak hasil nikah siri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif maqāṣid syarī‘ah dengan studi kasus di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Desa Sukowono masih marak terjadi dengan faktor penyebab utama berupa keterbatasan ekonomi, dorongan religius untuk menghindari zina, serta kendala administrative seperti belum adanya dokumen pendukung pernikahan. Meskipun sah secara agama, tidak tercatatnya pernikahan menyebabkan anak hasil nikah siri kehilangan hak identitas, nafkah, waris, dan pengakuan nasab. Berdasarkan Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sehingga kedudukannya lemah dalam hukum positif. Namun, dari perspektif maqasid syariah al-Syāṭibī, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat, yaitu menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Oleh karena itu, pencatatan atau isbat nikah menjadi instrument penting untuk merealisasikan kemaslahatan, menjamin kejelasan nasab, serta melindungi hak-hak anak secara legal dan moral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak hasil nikah siri di Desa Sukowono masih bersifat sosial dan moral, belum formal-yuridis, sehinggadiperlukan sinergi antara hukum negara dan prinsipmaqasid syariah agar hak-hak anak dapat terlindungi secara menyeluruh.
Copyright (c) 2025 firdausi Nadhomah (Author)
RELEVANSI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER
Penelitian ini membahas relevansi maqāṣid al-syarī’ah dalam konteks hukum Islam kontemporer dengan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip maqāṣid dapat diterapkan untuk menjawab berbagai tantangan hukum Islam di era modern. Dalam arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, hukum Islam perlu mengalami penyesuaian agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi dan menganalisis penerapan maqāṣid al-syarī’ah dalam merumuskan hukum Islam yang lebih adil, moderat, serta kontekstual, sekaligus memberikan contoh penerapannya pada bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur dan kajian dokumen hukum yang relevan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid al-syarī’ah tidak hanya memperkuat nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, tetapi juga menghadirkan solusi inovatif bagi berbagai persoalan hukum kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam upaya pembaruan dan pengembangan hukum Islam yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Copyright (c) 2025 hasan alfarisi (Author)
JUDICIAL RECONCILIATION IN FAMILY DISPUTES: THE ROLE OF THE JUDGE AS MUSLIH IN AL-MAWARDI’S THOUGHT
This study examines the role of the judge as a muslih (peacemaker) in divorce proceedings within the legal theory of Imam al-Māwardī. The research investigates how al-Māwardī conceptualizes the judiciary not merely as a body of adjudication but as a moral institution tasked with restoring social harmony through ishlāḥ (reconciliation). Drawing from al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah and other classical juridical texts, the paper explores the philosophical and legal foundations of judicial reconciliation in Islamic legal thought. The findings reveal that al-Māwardī’s model emphasizes ethical jurisprudence rooted in Qur’anic directives and Prophetic teachings, where justice manifests as both a legal ruling and a relational restoration of rights and societal balance. The study also situates this doctrine in the context of modern Islamic courts, highlighting parallels with mediation processes institutionalized in contemporary family law systems, particularly in Indonesia. However, while the normative legal framework aligns with al-Māwardī’s approach, its implementation often remains procedural rather than substantive. The research concludes that revitalizing al-Māwardī’s vision requires strengthening the moral and reconciliatory competencies of judges so that the judiciary may function as both arbiter and harmonizer in the pursuit of justice.
Copyright (c) 2025 M Akmal Marzuqin Marzuqin, Saini, Awaliya Safithri, Wildan Miftahussurur (Author)
GUGURNYA NAFKAH ATAU NAFINYA QIWAMAH: EKSAMINASI KETIDAKPRODUKTIFAN SUAMI DALAM OPTIK FIQH DAN RELASI GENDER
Penelitian ini mengkaji ketidakproduktifan suami dalam keluarga Muslim pedesaan dan implikasinya terhadap qiwamah sebagai struktur kepemimpinan domestik. Fokus kajian diarahkan pada pergeseran tanggung jawab nafkah yang berpindah dari suami kepada istri, serta bagaimana kondisi tersebut dinilai dalam perspektif fiqh ketika ketidakproduktifan lahir bukan dari kelalaian, tetapi ketidakmampuan struktural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksaminatif, yakni menghubungkan realitas empiris dengan bangunan norma fiqh secara kritis. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap lima keluarga di Desa Sumber Kemuning yang mengalami ketidakproduktifan suami karena sakit permanen, usia lanjut, kecelakaan kerja, dan pembatasan akses kerja akibat pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keseluruhan kasus, ketidakproduktifan suami bukanlah bentuk penelantaran nafkah (taqshir), tetapi termasuk kategori ‘udzur syar’i sehingga tidak menimbulkan kesalahan normatif. Namun demikian, ketidakmampuan tersebut menyebabkan pergeseran peran ekonomi yang bersifat permanen, sehingga legitimasi qiwamah melemah secara fungsional meskipun tetap melekat secara hukum. Dengan kata lain, qiwamah tidak gugur secara tekstual, tetapi kehilangan daya operasional karena unsur pembenarnya—nafkah—tidak lagi dijalankan oleh pihak suami. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa erosi qiwamah tidak hanya dapat terjadi oleh pelanggaran, tetapi juga oleh ketidakmampuan. Temuan ini memperkenalkan kategori analitis qiwamah residual, yaitu qiwamah yang bertahan hanya pada tataran simbolik tanpa dukungan fungsi material. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya membaca hukum keluarga Islam melalui pendekatan fungsional, bukan semata normatif, agar tetap relevan dengan dinamika sosial kontemporer.
Copyright (c) 2025 Wahyudi Wahyudi, Fatmawati, Alfina Wildatul Fitriyah (Author)
PRINSIP DAN RELEVANSI METODOLOGI MADZHAB SYAFI’I DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER
Mazhab Syafi’i lahir pada abad ke-2 Hijriah di tengah ketegangan intelektual antara Ahl al-Hadits yang berpegang pada teks dan Ahl al-Ra’yi yang mengedepankan rasionalitas. Dalam konteks tersebut, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i (150–204 H) tampil sebagai tokoh penengah yang berhasil mensintesiskan dua pendekatan tersebut melalui sistem metodologi hukum yang rasional sekaligus tekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menelusuri prinsip-prinsip metodologi mazhab Syafi’i dan relevansinya terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Imam Syafi’i membangun kerangka metodologis yang sistematik dan hierarkis melalui urutan sumber hukum: Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Ia juga menekankan keseimbangan antara teks (nash) dan akal (‘aql) dalam proses istinbath hukum, sekaligus menolak metode subjektif seperti istihsan dan maslahah mursalah demi menjaga objektivitas hukum. Prinsip-prinsip ini tetap relevan bagi hukum Islam kontemporer karena mampu menjaga integritas wahyu sambil memberi ruang bagi adaptasi rasional terhadap dinamika sosial modern. Dengan demikian, metodologi Syafi’i menjadi paradigma penting dalam pengembangan ijtihad dan pembentukan hukum Islam yang moderat dan kontekstual
STATUS ANAK YANG LAHIR DARI RUJUK TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF FSTATUS ANAK YANG LAHIR DARI RUJUK TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER DAN HUKUM POSITIFIKIH KONTEMPORER DAN HUKUM POSITIF
Penelitian ini membahas status anak yang lahir dari rujuk tidak tercatat dalam perspektif fikih kontemporer dan hukum positif. Fenomena ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang melakukan rujuk hanya berdasarkan hukum agama tanpa melibatkan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, anak yang lahir dari hubungan tersebut sering menghadapi ketidakjelasan status hukum dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status anak hasil rujuk tidak tercatat menurut fikih kontemporer dan hukum positif serta menawarkan solusi hukum yang menjamin kepastian status anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dengan pelaku rujuk tidak tercatat (Sittiani) serta pihak KUA Bondowoso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih kontemporer, rujuk yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya tetap sah secara agama meskipun tidak dicatatkan, sehingga anak yang lahir darinya berstatus sah. Namun, menurut hukum positif Indonesia, rujuk tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Oleh karena itu, penyelesaian dapat dilakukan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama agar rujuk diakui secara hukum dan anak memperoleh kepastian status keperdataan.
I‘JĀZ TASYRĪʿĪ LARANGAN MINUMAN KERAS DALAM QS. AL-BAQARAH [2]:219: RELEVANSI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS MODERN
Kajian ini berfokus pada i‘jāz tasyrīʿī dalam QS. Al-Baqarah [2]:219 yang membahas larangan konsumsi minuman beralkohol serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Alkohol terbukti membawa dampak buruk terhadap aspek moral, sosial, maupun kesehatan, sehingga larangan tersebut tidak sekadar menetapkan aturan hukum, tetapi juga memperlihatkan kebijaksanaan dan rasionalitas syariat. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui telaah teks Al-Qur’an, penafsiran ulama klasik (Al-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, Ibn Kathīr), penafsiran kontemporer (Sayyid Qutb, Muhammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr), serta literatur fikih modern yang berkaitan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa ketentuan larangan minuman keras mengandung nilai i‘jāz tasyrīʿī yang mendalam, sebagai wujud perlindungan Allah terhadap manusia dari kerusakan moral, sosial, dan kesehatan. Aturan ini tetap memiliki relevansi pada masa kini, terutama dalam bidang pendidikan akhlak, regulasi hukum, serta upaya preventif terhadap bahaya alkohol. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman akademik mengenai hukum Islam sekaligus memberikan panduan aplikatif bagi masyarakat modern.
i‘jāz tasyrīʿī, minuman beralkohol, QS. Al-Baqarah [2]:219, tafsir kontemporer, fikih, kebijaksanaan syariat Islam.
Copyright (c) 2025 Mohamad Faqihudin Musyafa (Author)
TRANSFORMASI HUKUM PERDATA ISLAM PADA PRAKTIK NIKAH BEDA AGAMA MENURUT FATWA MUI: STUDI KRITIS TERHADAP AKAD
Transformasi hukum perdata Islam dalam praktik nikah beda agama merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan hukum di Indonesia. Perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam memberikan celah hukum bagi praktik tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta beragam tafsir di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. terutama terkait dengan keabsahan akad nikah beda agama, menjadi aspek krusial yang perlu dikaji secara kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum perdata Islam dalam konteks tersebut dengan menelaah akad pernikahan serta relevansi dan implikasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan ketidakbolehan pernikahan beda agama bagi umat Muslim. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan fatwa, studi ini menemukan bahwa meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pengaruhnya dinilai sangat kuat dalam membentuk kebijakan dan pandangan masyarakat Muslim. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum perdata Islam dalam praktik nikah beda agama masih berada dalam ruang negosiasi antara hukum negara, yurisprudensi, dan norma-norma keagamaan yang berkembang di masyarakat.
Copyright (c) 2025 Asrizal Saiin, Hani Hafizah Putri Santoso, Muhammad Rizal Insani, Rika Agustina (Author)
KHITAN WANITA DALAM PERSPEKTIF FIQIH: KONTROVERSI HUKUM ISLAM DAN WACANA GENDER GLOBAL
Penelitian ini berfokus pada analisis hukum khitan wanita dalam perspektif fiqih dengan menempatkan kontroversi hukum Islam dalam dialektika wacana gender global. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap keragaman pandangan ulama klasik maupun kontemporer mengenai khitan wanita serta menelaah relevansinya dengan isu kesehatan reproduksi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui telaah sumber primer berupa kitab-kitab fiqih empat mazhab, fatwa ulama, dan literatur klasik, serta sumber sekunder berupa jurnal internasional, laporan WHO dan UNICEF, dan kajian akademik terkini. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat konsensus tunggal dalam hukum fiqih mengenai khitan wanita; mazhab Syafi’i cenderung mewajibkan, sedangkan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menempatkannya sebagai sunnah atau tradisi. Ulama kontemporer menunjukkan pergeseran pemahaman dengan menilai bahwa praktik tersebut tidak memiliki dasar syar’i yang kuat dan lebih banyak menimbulkan mudarat kesehatan. Sementara itu, lembaga kesehatan global dan wacana gender internasional secara tegas mengategorikan khitan wanita sebagai praktik diskriminatif yang harus dihapuskan. Temuan ini menegaskan adanya ketegangan epistemologis antara otoritas fiqih dan wacana global, serta menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak dapat dipahami secara tunggal tanpa memperhatikan konteks kesehatan dan gender. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya dialog interdisipliner antara hukum Islam, ilmu medis, dan wacana HAM, agar khitan wanita dapat dipahami secara proporsional dalam kerangka yang menghargai nilai agama sekaligus melindungi martabat perempuan.
Copyright (c) 2025 Misbahul Arifin, Ramzatul Widad Rizqiyani (Author)
KESETARAAN GENDER DALAM DISKURSUS GLOBAL : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN DAN HAK ASASI MANUSIA
Penelitian ini berfokus pada korelasi antara perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memahami isu kesetaraan gender, dengan tujuan menegaskan bahwa prinsip keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan landasan yang tidak hanya dijamin dalam wacana HAM, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Al-Qur’an, hadis, dan kaidah fiqh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, yaitu mengkaji sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, serta kaidah fiqh, dan membandingkannya dengan literatur sekunder berupa artikel jurnal internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan HAM memiliki titik temu yang kuat dalam menjamin kesetaraan gender, meskipun terdapat perbedaan interpretasi yang sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya. Secara implikatif, penelitian ini tidak hanya memperkuat posisi Islam sebagai agama yang inklusif dan adil, tetapi juga memberi kontribusi bagi pengembangan wacana akademik dan kebijakan publik yang responsif terhadap gender. Lebih jauh, hasil penelitian ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris untuk memperluas validitas temuan dan menjadikannya dasar kebijakan sosial-hukum yang lebih komprehensif.
Copyright (c) 2025 Misbahul Arifin, Mohammad Rifai (Author)
ANALISIS FIQIH TENTANG TREN “SOUND HOREG” : KAJIAN ETIKA DAN BATASAN PENGGUNAAN AUDIO
Penelitian ini berfokus pada fenomena tren sound horeg yang marak di ruang publik dan menimbulkan perdebatan etis serta sosial, terutama dalam perspektif hukum fiqih. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren tersebut melalui pendekatan kaidah-kaidah fiqih guna menemukan batasan etis penggunaan audio di ruang publik, sehingga dapat dipahami sejauh mana kebebasan berekspresi dapat dijalankan tanpa menimbulkan mudharat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan mengkaji literatur klasik dan kontemporer, baik berupa kitab fiqih maupun artikel ilmiah modern. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen terhadap teks-teks hukum Islam serta didukung oleh literatur akademik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menghubungkan fenomena sosial dengan kaidah fiqih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena sound horeg dapat dipahami melalui empat kaidah fiqih utama: lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan), yuḥtamal al-ḍarar al-khāṣ li daf‘i al-ḍarar al-‘ām (menangguhkan kemudharatan yang kecil untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar), dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan), dan mā ubiḥa li al-ḍarūra yuqaddar bi qadarihā (segala yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kebutuhannya). Interpretasi terhadap kaidah-kaidah tersebut menegaskan bahwa tren sound horeg harus dibatasi secara proporsional agar tidak menimbulkan gangguan, baik terhadap kesehatan, lingkungan, maupun ketertiban sosial. Implikasi penelitian ini adalah perlunya regulasi berbasis nilai-nilai fiqih yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengelola fenomena budaya populer ini secara etis dan maslahat.
Copyright (c) 2025 Misbahul Arifin, Umar Mansur (Author)
KRISIS MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM ATAS KETIMPANGAN GAJI GURU DAN TUNJANGAN DPR
Ketimpangan anggaran publik di Indonesia semakin mencolok ketika gaji dan tunjangan DPR jauh melampaui kesejahteraan guru. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang legitimasi kebijakan fiskal negara dalam perspektif hukum Islam. Guru yang berperan menjaga keberlangsungan pendidikan justru diposisikan sebagai tantangan keuangan negara, sementara pejabat politik menikmati fasilitas berlimpah. Analisis berbasis maqashid syariah dan fiqh siyasah memperlihatkan bahwa kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai israf serta penyimpangan dari prinsip al-‘adl dan amanah. Pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen hifz al-‘aql terabaikan akibat ketidakadilan distribusi anggaran. Penelitian normatif kualitatif melalui studi kepustakaan menunjukkan bahwa keterabaikan guru melemahkan maslahah publik dan menurunkan legitimasi syar’i kebijakan negara. Temuan ini menekankan perlunya reorientasi kebijakan fiskal agar menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas, sekaligus meninjau ulang fasilitas berlebih bagi pejabat publik.
Copyright (c) 2025 LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
IJTIHAD FIKIH KONTEMPORER TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
Isu kepemimpinan perempuan dalam Islam terus menjadi perdebatan antara pendekatan fikih klasik dan fikih kontemporer. Fikih klasik cenderung menolak kepemimpinan perempuan berdasarkan interpretasi literal terhadap ayat dan hadis tertentu. Namun, perkembangan sosial, politik, dan pendidikan mendorong ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad ulang yang lebih kontekstual dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini bertujuan mengkaji gagasan ijtihad kontemporer terkait legitimasi kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka terhadap pemikiran tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan M. Quraish Shihab, ditemukan bahwa pendekatan ijtihad mereka menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam dapat diterima secara normatif melalui reinterpretasi hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman dan konteks sosial.
Fiqh kontemporer merupakan salah satu bidang kajian penting dalam hukum Islam yang muncul sebagai respons terhadap dinamika kehidupan modern. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perkembangan sosial-budaya telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa klasik, seperti keluarga berencana, aborsi, transplantasi organ, bayi tabung, euthanasia, hingga problematika ekonomi syariah. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan jawaban yang tidak hanya berdasarkan teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, medis, dan kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fiqh kontemporer melalui pendekatan pustaka, dengan menelaah Al-Qur’an, Hadis, literatur fiqh klasik, serta pemikiran ulama kontemporer. Fokus utama kajian ini adalah pengertian, tujuan, ruang lingkup, serta penerapan fiqh kontemporer pada beberapa kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh kontemporer tidak dimaksudkan untuk mengubah teks Al-Qur’an dan Hadis, melainkan memberikan interpretasi kontekstual melalui ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Temuan kajian ini menegaskan bahwa ijtihad menjadi instrumen penting dalam fiqh kontemporer. Dengan ijtihad, hukum Islam mampu menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan esensi maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya, praktik bayi tabung diperbolehkan jika dilakukan dalam batas syariat, transplantasi organ diizinkan dalam keadaan darurat, dan transfusi darah dibolehkan meskipun darah dihukumi najis, selama untuk menyelamatkan nyawa. Dengan demikian, fiqh kontemporer tidak hanya menjaga kesinambungan tradisi hukum Islam, tetapi juga menjadi sarana menjembatani teks syariat dengan realitas modern. Hal ini membuktikan bahwa Islam senantiasa relevan, aktual, dan solutif dalam menghadapi kompleksitas tantangan zaman.
Fiqih Kontemporer, Ijtihad Modern, Hukum Islam, Globalisasi, Masalah Keagamaan Modern.
Poligami Kiai Masyurat Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah
Artikel ini membahas mengenai poligami yang dilakukan oleh seorang Kiai di Madura, Lenteng Barat, Lenteng, Kabupaten Sumenep, yaitu Kiai Masyurat, dimana dalam perjalanan hidup beliau hingga saat ini, beliau memiliki sembilan istri dan satu mantan istri. Padahal kalau kita mengikuti hukum di Indonesia, batasan seoarang laki-laki untuk berpoligami dibatasi hanya empat orang istri saja dan sedangkan dalam hukum islam ada perbedaan pendapat memaknai kata مثنى وثلاث وربع yang mana ada sebagian Ulama’ berpendapat bahwa kata “mastna” berarti 2+2, begitu seterusnya. Ada beberapa alasan yang digunakan oleh beliau dalam melakukan poligami : (1). Jumlah perempuan lebih dominan dari laki-laki, (2). Untuk memperbanyak keturunan dan (3). Banyak istri termasuk keutamaan dalama kacamata Agama. Kiai Masyurat memiliki 3 model mu’asyarah / interaksi dalam melakukan poligami : (1). Model mu’asyarah keterbukaann, (2). Model mu’asyarah saling menghargai dan (3). Model mu’asyarah kebersamaan. Esensi dari ketiga model tersebut mengarah pada konsep keadilan dalam melakukan poligami.