LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications is an academic journal that explores Islamic law (shari'ah) from a multidisciplinary perspective, integrating various fields of study to understand and apply shari'ah principles in the contemporary world. The journal aims to provide a platform for scholars, researchers, and legal practitioners to investigate and advance new research on Islamic law across diverse areas, including fiqh (Islamic jurisprudence), mu'amalah (transactional law), jinayah (criminal law), syiasah (politics and governance), ahwal al-shakhsiyyah (family law), comparative madhahib (schools of thought), as well as ilm al-falaq (astronomy in Islamic law). LexIslamica publishes articles that delve into the challenges, dynamics, and innovations in the application of Islamic law in the modern era. Through an interdisciplinary approach, the journal invites readers to explore Islamic law from various angles, addressing both traditional fiqh and its implications in global economics, public policy, human rights, and the resolution of contemporary social issues. The primary focus of LexIslamica is on critical analyses of the practical application of shari'ah in social, political, economic, and technological contexts, while seeking solutions to the problems emerging with the passage of time. By incorporating comparative studies of madhahib and scholarly opinions, this journal is committed to enriching the understanding of the diversity in Islamic legal practices worldwide. LexIslamica aims to serve as a leading reference for scholarly discussions on Islamic law, both in theoretical and practical contexts, with the goal of promoting the fair, relevant, and sustainable application of shari'ah in the era of globalization. The journal welcomes contributions from a wide range of disciplines to explore and develop new insights into Islamic law and to foster dialogue between tradition and modernity in the study of shari'ah.
TRANSFORMASI HUKUM EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA : TANTANGAN REGULASI TERHADAP PERKEMBANGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam aktivitas ekonomi melalui munculnya transaksi elektronik, perdagangan digital, layanan pembayaran berbasis teknologi, serta berbagai model bisnis berbasis platform. Transformasi tersebut menyebabkan hukum ekonomi mengalami pergeseran paradigma dari pengaturan transaksi konvensional menuju pengaturan hubungan hukum dalam ruang digital yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum ekonomi digital di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan regulasi dalam menghadapi perkembangan transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun fondasi hukum ekonomi digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi terkait penyelenggaraan sistem elektronik. Namun, perkembangan teknologi yang berlangsung cepat masih menghadirkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait perlindungan konsumen digital, keamanan data pribadi, tanggung jawab penyelenggara platform, dan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum ekonomi digital yang bersifat adaptif, responsif, dan mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan ekonomi.
Copyright (c) 2025 Siti Zafilah Firdausiah (Author)
Kajian Lafaz ‘Am Dan Khas: Definisi, Penerapan Dalam Dalil Nash, Serta Implikasi Terhadap Hukum Islam
Kajian mengenai kaidah lafaz ‘ām (umum) dan khāṣ (khusus) merupakan bagian penting dalam Ushul Fiqh karena berkaitan dengan analisis kebahasaan dalam memahami dalil syariat serta proses penetapan hukum Islam. Lafaz ‘ām dipahami sebagai lafaz yang menunjukkan makna umum yang mencakup seluruh individu dalam lingkup maknanya tanpa pengecualian, sedangkan lafaz khāṣ menunjukkan makna khusus yang membatasi keumuman lafaz tersebut pada individu atau kondisi tertentu. Perbedaan bentuk dan redaksi kedua kaidah ini dapat memunculkan variasi dalam penafsiran hukum, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, jenis, dan karakteristik lafaz ‘ām dan khāṣ, serta penerapannya dalam penafsiran dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan berbagai literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz ‘ām memiliki cakupan makna yang luas, namun dalam kondisi tertentu dapat dibatasi oleh lafaz khāṣ yang lebih spesifik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah ini penting dalam proses istinbāṭ hukum agar penetapan hukum Islam dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan syariat.
Copyright (c) 2026 Nuraini Latif, Darmawati (Author)
KAJIAN LAFAZ DITINJAU DARI PENUNJUKAN MAKNANYA: LAFAZ NAHI ( MAKNA, PENERAPAN DALAM NASH, DAN IMPLIKASI HUKUM )
Kajian tentang lafaz dalam ushul fiqh memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pintu utama dalam memahami maksud syariat yang terkandung dalam teks-teks wahyu, baik Al-Qur’an maupun hadis. Analisis terhadap lafaz tidak hanya mencakup aspek kebahasaan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam proses penetapan hukum (istinbath al-ahkam). Dalam kajian kontemporer, pendekatan linguistik terhadap teks hukum Islam dipandang sebagai sarana untuk menjembatani antara otoritas teks dan kebutuhan kontekstual masyarakat modern. Fokus penelitian ini adalah pada lafaz nahi (larangan), yang dalam ushul fiqh dipahami sebagai tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Dalam perspektif modern, nahi tidak selalu dipahami secara literal sebagai larangan mutlak, melainkan juga dianalisis melalui pendekatan kontekstual dan pragmatik. Hal ini menunjukkan bahwa makna nahi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, tujuan komunikasi, dan struktur bahasa yang digunakan dalam teks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai artikel jurnal ilmiah dan karya akademik yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara pemikiran klasik dan analisis modern dalam memahami konsep nahi. Selain itu, metode ini juga memberikan ruang untuk melakukan komparasi terhadap berbagai pandangan sarjana dalam menafsirkan teks hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna dasar nahi adalah larangan yang pada asalnya menunjukkan keharaman (tahrim), namun makna tersebut dapat berubah sesuai dengan indikator kontekstual (qarinah). Dalam kajian modern, nahi dapat bermakna makruh, irsyad (bimbingan), etika normatif, atau bahkan sekadar peringatan. Variasi makna ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap nahi tidak dapat dilepaskan dari konteks penggunaannya serta tujuan syariat (maqasid al-shari‘ah). Implikasi hukumnya sangat luas, karena perbedaan dalam memahami nahi dapat menghasilkan perbedaan dalam penetapan hukum Islam di berbagai situasi.
Copyright (c) 2026 Rahmat Rafli, Darmawati, Abd. Rauf Muhammad Amin (Author)
Kajian Lafaz dalam Usul Fikih: Analisis Makna Hakiki dan Majazi serta Penerapannya dalam Nash dan Implikasi Hukumnya
Penelitian ini membahas konsep makna hakiki dan majazi dalam usul fikih serta implikasinya terhadap proses istinbath hukum Islam. Adapun permasalahan yang diteliti dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana konsep makna hakiki dan majazi dalam usul fikih; kedua, bagaimana penerapan kedua konsep tersebut dalam nash syar‘i; dan ketiga, bagaimana implikasi penggunaan makna hakiki dan majazi terhadap proses istinbath hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelaahan terhadap literatur usul fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna hakiki dan majazi memiliki peran penting dalam memahami nash syar‘i, dan perbedaan dalam penentuan makna tersebut berdampak pada perbedaan pendapat ulama (ikhtilāf fikihī), variasi dalam cakupan hukum, penetapan jatuh atau tidaknya suatu hukum, serta perbedaan metode istidlāl dalam istinbath hukum Islam. Dengan demikian, kajian tentang makna hakiki dan majazi menjadi aspek fundamental dalam usul fikih yang berpengaruh langsung terhadap pembentukan hukum Islam yang tepat dan sesuai dengan maksud syariat.
Copyright (c) 2026 Sepmin Alfurqan, Darmawati, Abd. Rauf Muhammad Amin (Author)
FINTECH SYARIAH (KONSEP, AKAD, REGULASI, FATWA, DAN TANTANGAN FINTECH SYARIAH)
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem keuangan melalui hadirnya financial technology (fintech) yang menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Meskipun demikian, praktik fintech konvensional masih menghadapi berbagai persoalan dalam perspektif hukum Islam, seperti adanya unsur riba, gharar, dan maysir yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai alternatif, fintech syariah hadir dengan mengintegrasikan inovasi teknologi dan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas transaksi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fintech syariah, regulasi yang mengaturnya di Indonesia, akad-akad syariah yang digunakan dalam operasionalnya, serta fatwa yang menjadi landasan hukum penyelenggaraannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari fintech konvensional, yaitu seluruh aktivitas transaksi wajib berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta bebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadlis, dan praktik yang dilarang dalam syariat Islam. Penyelenggaraan fintech syariah di Indonesia didukung oleh regulasi nasional serta berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Akad yang digunakan meliputi mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh sesuai dengan karakteristik produk yang ditawarkan. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya menjadi inovasi dalam sektor keuangan digital, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
Copyright (c) 2026 Muhammad Nurtaufiq Sudirman, Nasrullah Bin Sapa, Rahman Ambo Masse (Author)
MAQOSHID SYARIAH DALAM EKONOMI (MAKNA MAQOSHID, TUJUAN EKONOMI SYARIAH, DAN PENERAPAN MAQOSHID DALAM TRANSAKSI)
Artikel ini membahas konsep Maqashid Syariah dalam konteks ekonomi islam dan relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Konsep Maqashid Syariah bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan kebahagiaan manusia melalui penyelenggaraan distribusi harta yang adil dan sepadan. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi literatur dengan model review narrative review untuk menganalisis konsep Maqashid Syariah yang berasal dari informasi yang sesuai dengan topik pembahasan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Maqashid Syariah memiliki dua perspektif utama: Maqashid AlSyar’i (Tujuan Tuhan) dan Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf), yang masing-masing menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan manusia menurut kaidah syariah. Maqasid Syariah adalah inti dari semua analisis ekonomi, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Seorang ahli ekonomi menekankan bahwa mencapai tujuan ekonomi dalam Islam dapat dilakukan dengan cara mendistribusikan kekayaan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh segelintir orang kaya. Maqashid Syariah berfungsi sebagai kerangka dalam membangun ekonomi Islam, menjaga agar aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta sebagai jembatan antara kehendak Tuhan dan aspirasi manusia
Copyright (c) 2026 Rahmad Hidayat, Nasrullah Bin Sapa, Rahman Ambo Masse (Author)
URGENSI QOWAID USHULIYAH DALAM PPENGEMBANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER
Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan munculnya berbagai persoalan hukum baru menuntut hukum Islam untuk mampu memberikan jawaban yang relevan dan adaptif tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana hukum Islam dapat dikembangkan untuk merespons berbagai isu kontemporer serta sejauh mana qawā‘id uṣūliyyah berperan dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai pengertian dan kedudukan qawā‘id uṣūliyyah dalam hukum Islam, perannya dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, serta urgensinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder berupa kitab ushul fikih, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qawā‘id uṣūliyyah merupakan fondasi metodologis yang sangat penting dalam proses istinbāṭ hukum karena berfungsi sebagai pedoman dalam memahami nash, menentukan metode penggalian hukum, serta menghubungkan teks syariat dengan realitas yang terus berkembang. Melalui penerapan qawā‘id uṣūliyyah, berbagai persoalan kontemporer seperti transaksi digital, keuangan syariah, teknologi informasi, dan isu-isu biomedis dapat dianalisis dan ditetapkan hukumnya secara sistematis sesuai dengan tujuan syariat. Dengan demikian, qawā‘id uṣūliyyah memiliki urgensi yang sangat besar dalam menjaga relevansi, fleksibilitas, dan dinamika hukum Islam di tengah perubahan zaman, sekaligus memastikan bahwa pengembangan hukum tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang otoritatif.
Copyright (c) 2026 Pikhy Ardiansyah, Abd Rauf Muhammad Amin, Darmawati (Author)
Wakaf tunai merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi umat. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya berbentuk tanah atau bangunan, wakaf tunai memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana untuk berbagai sektor produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf tunai, manajemen pengelolaannya, regulasi yang mengaturnya di Indonesia, serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis terhadap buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan fatwa terkait wakaf tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi umat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya, telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi pengembangan wakaf tunai. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia nadzir, serta kurang optimalnya pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wakaf tunai sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.
Copyright (c) 2026 Pikhy Ardiansyah, Nasrullah Bin Sapa, Rahman Ambo Masse (Author)
REKONSTRUKSI KONSEP HADHANAH PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM BERBASIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH
Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep hadhanah pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah. Penelitian dilatarbelakangi oleh kecenderungan pengaturan hak asuh yang masih berorientasi pada penentuan pihak yang berhak mengasuh anak, sementara pemenuhan kepentingan terbaik anak (the best interests of the child) belum sepenuhnya menjadi fokus utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah mengenai hadhanah dan Maqāṣid al-Syarī‘ah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadhanah tidak semata-mata merupakan hak salah satu orang tua, tetapi merupakan sistem perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus menjamin terpenuhinya lima tujuan utama syariat (al-kulliyyāt al-khams), yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Penelitian ini menawarkan rekonstruksi konsep hadhanah dari pendekatan yang berpusat pada hak orang tua menuju pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan anak pasca perceraian.
Copyright (c) 2026 Muhammad Ifan Firdaus, Ahmad Nur Alfian Firdaus, Moh. Jeweherul Kalamiah (Author)
Perencanaan Kontrak dalam Penyusunan Struktur Kontrak Bisnis : Perspektif Hukum Perjanjian
Perencanaan kontrak merupakan tahapan fundamental dalam penyusunan struktur kontrak bisnis karena menentukan kejelasan hak dan kewajiban para pihak, alokasi risiko, serta kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Meskipun berbagai penelitian mengenai hukum perjanjian telah banyak mengkaji syarat sah perjanjian, pelaksanaan kontrak, dan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi, kajian yang menempatkan perencanaan kontrak sebagai fondasi normatif pembentukan struktur kontrak bisnis masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perencanaan kontrak dalam penyusunan struktur kontrak bisnis berdasarkan perspektif hukum perjanjian serta menganalisis kontribusinya terhadap pembentukan kontrak yang memenuhi syarat sah perjanjian, menerapkan asas-asas hukum perjanjian, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kontrak merupakan fondasi normatif dalam penyusunan struktur kontrak bisnis karena memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian, penerapan asas-asas hukum perjanjian, serta penyusunan klausul yang jelas, seimbang, dan dapat dilaksanakan. Perencanaan kontrak yang dilakukan secara sistematis juga berfungsi sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan potensi sengketa, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kontrak, dan mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan bisnis.
Copyright (c) 2026 Muhammad Sahid, Muhammad Akmal Faris, Mohammad Awaludin (Author)
OPTIMALISASI TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIA INDONESIA
Kontrak merupakan instrumen hukum yang menjadi landasan utama dalam setiap transaksi bisnis maupun hubungan keperdataan, sehingga kualitas perancangannya sangat menentukan terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak. Permasalahan wanprestasi yang sering terjadi dalam praktik tidak hanya disebabkan oleh sikap tidak beriktikad baik salah satu pihak, tetapi juga sering bersumber dari lemahnya teknik perancangan kontrak itu sendiri, seperti klausula yang ambigu, tidak lengkap, atau tidak mengantisipasi risiko di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi teknik perancangan kontrak (contract drafting) dapat berfungsi sebagai upaya preventif terhadap terjadinya wanprestasi, serta unsur-unsur apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang kontrak yang komprehensif, jelas, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi perancangan kontrak dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain perumusan klausula secara jelas dan tidak multitafsir, pencantuman klausula force majeure, klausula penyelesaian sengketa, klausula ganti rugi (liquidated damages), serta pelaksanaan tahap negosiasi dan due diligence yang memadai sebelum kontrak ditandatangani. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam teknik perancangan kontrak terbukti dapat meminimalisasi ruang interpretasi yang berbeda di antara para pihak, sehingga potensi wanprestasi dapat ditekan sejak fase pra-kontraktual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi para praktisi hukum, notaris, maupun pelaku usaha dalam menyusun kontrak yang berkualitas dan berkepastian hukum.
Copyright (c) 2026 Moh. Lubabul Labib, Ahmad Mustofa Fatoni, Mohammad Awaludin (Author)
ANALISIS YURIDIS HAK PENDIDIKAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA
Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan melekat pada setiap individu tanpa membedakan status sosial maupun status hukumnya. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, hak pendidikan tetap dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan meskipun yang bersangkutan sedang menjalani pidana berupa pembatasan kemerdekaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan hak pendidikan warga binaan pemasyarakatan dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji kedudukan hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta menganalisis relevansi pendidikan sebagai instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan modern. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pendidikan warga binaan memperoleh legitimasi yang kuat baik dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, maupun instrumen hak asasi manusia internasional. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi risiko residivisme, serta mendukung keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Penelitian ini menemukan bahwa paradigma pemasyarakatan modern menempatkan pendidikan sebagai elemen esensial dalam proses pembinaan yang berorientasi pada pemulihan kapasitas individu dan penguatan fungsi sosial warga binaan setelah kembali ke masyarakat.
Copyright (c) 2026 Zakaria Arioni, Rega Jaya Pratama, Mohammad Rozikqin, Mohammad Awaludin (Author)
ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI SYARIAH
Distribusi kekayaan merupakan salah satu isu penting dalam ekonomi karena berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan distributif dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah serta menjelaskan perannya dalam mewujudkan keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti Al-Qur’an, hadis, buku, dan artikel ilmiah yang membahas zakat, distribusi kekayaan, dan ekonomi syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme redistribusi kekayaan melalui pengalihan sebagian harta dari muzakki kepada mustahik sesuai ketentuan syariat. Mekanisme tersebut mendukung peredaran harta yang lebih merata, mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, serta membantu pemenuhan kebutuhan kelompok yang kurang mampu. Selain itu, zakat berkontribusi dalam mewujudkan keadilan distributif melalui pengurangan kesenjangan sosial ekonomi dan penguatan solidaritas sosial. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berperan sebagai instrumen ekonomi yang relevan dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.
Copyright (c) 2026 Sepmin Alfurqan, Nasrullah Bin Sapa, Rahman Ambo Masse (Author)
REKONSTRUKSI CONTRACT DRAFTING KONTRAK ELEKTRONIK DALAM MENGHADAPI PERKEBANGAN SMART CONTRACT DAN KECERDASAN BUATAN
Transformasi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik hukum kontrak melalui pemanfaatan kontrak elektronik (electronic contract), smart contract berbasis blockchain, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Perkembangan teknologi tersebut menawarkan berbagai keuntungan berupa efisiensi, otomatisasi, transparansi, dan percepatan pelaksanaan transaksi bisnis. Namun demikian, implementasinya juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain terkait validitas kesepakatan elektronik, kekuatan pembuktian dokumen digital, perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum atas penggunaan kecerdasan buatan, serta sifat immutable pada smart contract yang berpotensi membatasi fleksibilitas perubahan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yuridis dalam contract drafting kontrak elektronik serta merumuskan model rekonstruksi penyusunan kontrak yang mampu menjamin kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan smart contract dan kecerdasan buatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan berbagai penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas hubungan kontraktual berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi contract drafting melalui penguatan klausul AI governance, human override, algorithm audit, perlindungan data pribadi, keamanan siber, digital force majeure, dan online dispute resolution. Penelitian ini menawarkan model Adaptive Legal Drafting Framework (ALDF) sebagai kerangka penyusunan kontrak elektronik yang adaptif, responsif, dan mampu menjamin kepastian hukum di era transformasi digital
Copyright (c) 2026 muhammad zainal arifin zainal, Mochammad Minanurrahman, Mohammad Awaludin (Author)
ITSBAT NIKAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI DI INDONESIA
Unregistered marriage (nikah sirri) refers to a marriage conducted in accordance with religious principles but not officially registered with the competent state authority as required by Indonesian law. This condition often creates various legal issues, particularly regarding the legal status of spouses and children born from such marriages. This study aims to analyze the role of marriage validation (itsbat nikah) as an instrument of legal protection for couples in unregistered marriages in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through a literature review of relevant legislation, court decisions, and academic sources. The findings indicate that itsbat nikah serves as a legal mechanism that grants recognition and legal certainty to previously unregistered marriages. Through a decision of the Religious Court, couples obtain legal status for their marriage, which contributes to the protection of civil rights, including inheritance rights, maintenance rights, birth registration of children, and access to various public administrative services. Therefore, itsbat nikah plays a strategic role in ensuring legal protection and legal certainty for couples involved in unregistered marriages and their family members.
Copyright (c) 2026 Mohammad Ali Imron, Muhammad Alfa Bardani (Author)
Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Politik
Artikel ini menyoroti keberlangsungan Kepemimpinan dalam perspektif agama islam merupakan konsep yang punya hubungan erat dengan nilai keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab dikehidupan masyarakat ataupun negara. Penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan dalam islam dan implikasiny terhadap system politik kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiabn kualitatif denganpendekatan studi kepustakaan melalui kajian Al-quran dan hadist serta literatur ilmiah yang bersangkutan dengan kepemimpinan dan politik islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga menempatkan moralitas, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Prinsip syura atau musyawarah menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan politik sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan partisipatif. Selain itu, konsep kepemimpinan Islam memiliki relevansi terhadap sistem politik kontemporer, terutama dalam penerapan etika politik, pengawasan kekuasaan, dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai kepemimpinan Islam dapat menjadi landasan dalam membangun sistem politik yang stabil, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepemimpinan Islam dan praktik politik dalam kehidupan modern.
Copyright (c) 2026 Galang Duta Fahrezy, M Anwar Daffa, M Havid Hidayatullah, Sisca Novalia (Author)
SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF NEGARA MODERN INDONESIA
Sistem politik dan ketatanegaraan Islam merupakan bagian penting dalam kajian politik Islam yang terus berkembang di tengah dinamika negara modern. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep sistem politik dan ketatanegaraan Islam serta relevansinya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Sumber data berasal dari jurnal nasional, buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan politik Islam dan ketatanegaraan. Teknik analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem politik Islam memiliki prinsip-prinsip dasar berupa syura, keadilan, amanah, persamaan, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi dengan sistem demokrasi Pancasila meskipun terdapat perbedaan dalam sumber legitimasi kekuasaan. Ketatanegaraan Islam tidak hanya dipahami sebagai konsep teokrasi, tetapi juga sebagai sistem etika politik yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem politik dan ketatanegaraan Islam dapat beradaptasi dengan sistem negara modern selama tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat dan kemaslahatan umum.
Copyright (c) 2026 R Rika Yulianti, Viona Cindo, Widya Aura Firsta, Yusi Silvia Fitriani, Sisca Novalia (Author)
KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP RENDAHNYA PARTISIPASI CALON PENGANTIN DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA SUMBERJAMBE JEMBER
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi calon pengantin dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember melalui pendekatan yuridis sosiologis. Bimbingan Perkawinan merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sebagai upaya preventif untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri agar memiliki kesiapan mental, sosial, dan spiritual dalam membangun keluarga yang harmonis. Meskipun program ini memiliki landasan hukum yang kuat dan tujuan yang strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga, tingkat partisipasi calon pengantin dalam pelaksanaannya masih relatif rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan petugas KUA serta calon pengantin yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti program bimbingan perkawinan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi calon pengantin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya informasi mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan, keterbatasan waktu menjelang akad nikah, praktik perkawinan siri, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bimbingan perkawinan, serta belum optimalnya koordinasi antara KUA dan perangkat desa. Dari perspektif yuridis, program bimbingan perkawinan telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Namun secara sosiologis, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan model bimbingan yang lebih adaptif agar tujuan program dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah dapat tercapai secara optimal.
Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Partisipasi Masyarakat, Pendekatan Yuridis Sosiologis, Ketahanan Keluarga.
Copyright (c) 2026 fatmawati, Faizatur Robiatil Adawiyah, Ika Desi Rahmawati (Author)
Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Ketatanegaraan Islam
Penelitian ini membahas hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif ketatanegaraan Islam. Permasalahan ini penting dikaji karena pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sering kali tidak berjalan seimbang dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep hak dan kewajiban warga negara menurut prinsip ketatanegaraan Islam serta relevansinya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari artikel jurnal nasional, buku, dan dokumen ketatanegaraan yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketatanegaraan Islam menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, dan tanggung jawab. Islam menjamin perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan sebagai hak dasar warga negara sekaligus menekankan kewajiban menaati hukum, menjaga persatuan, dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip ketatanegaraan Islam tetap relevan dalam memperkuat sistem demokrasi dan konstitusional di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Febi Atasya Pansera, Iksir Alkholy Rizman, Muhammad Jidan Suratno, Yoza Sintia, Sisca Novalia (Author)
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM
Membahas pengertian dan ruang lingkup sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam sebagai bagian penting dari ajaran Islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Islam mengatur sistem politik dan prinsip-prinsip ketatanegaraan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan konsep, karakteristik, serta ruang lingkup sistem politik dan ketatanegaraan Islam dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban masyarakat. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam dan hukum ketatanegaraan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem politik Islam menekankan prinsip keadilan, musyawarah (syura), persamaan, kepemimpinan, serta tanggung jawab dalam pemerintahan. Sementara itu, sistem ketatanegaraan dalam Islam mencakup pengaturan mengenai penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, kepemimpinan, serta penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, sistem politik dan ketatanegaraan Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga mengedepankan nilai moral dan etika dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Copyright (c) 2026 Aldy Alamsyah Gunawan, Feby Alifiantino, Sisca Novalia (Author)
KONSEP SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM
Sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam merupakan aspek penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, dan kenegaraan berdasarkan nilai-nilai Islam. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep sistem politik dan prinsip ketatanegaraan dalam Islam, meliputi dasar kepemimpinan, pemerintahan, keadilan, musyawarah, serta penerapan syariat dalam tata negara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan fiqih siyasah dan pemikiran politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem politik Islam menekankan prinsip keadilan, musyawarah (syura), tanggung jawab, persamaan, dan kemaslahatan umat sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, ketatanegaraan Islam mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Dengan demikian, sistem politik dan ketatanegaraan Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada terciptanya tatanan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera
Copyright (c) 2026 Dhini Santika, Gabby Gearendryna Sengkey, Radha Selvila, Zahra Khairunnisa, Sisca Novalia (Author)
PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN NILAI-NILAI ISLAM
Pembinaan warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu upaya penting dalam sistem pemasyarakatan untuk membentuk kembali perilaku individu agar dapat kembali berfungsi secara baik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan serta perannya dalam meningkatkan kesadaran moral, keterampilan, dan sikap sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber hukum, kebijakan pemasyarakatan, dan penelitian terkait pembinaan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di lembaga pemasyarakatan umumnya meliputi pembinaan keagamaan, pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan sosial. Pembinaan keagamaan dilakukan melalui kegiatan pengajian, ceramah agama, dan bimbingan rohani yang bertujuan membentuk kesadaran moral dan spiritual warga binaan. Selain itu, pelatihan kerja dan pendidikan diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sehingga warga binaan memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat. Pembinaan sosial melalui konseling dan kegiatan kelompok juga berperan dalam membentuk sikap sosial yang positif. Kesimpulannya, program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat mendukung proses rehabilitasi warga binaan serta membantu mereka beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial setelah menjalani masa pidana.
Copyright (c) 2026 Ilham Maulana Nafi, Ammar Farisi, Eko Hadi Prasetyo, Mohammad Awaluddin (Author)
PEMIKIRAN POLITIK AL MAWARDI TENTANG KEPEMIMPINAN NEGARA
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pemikiran politik Al-Mawardi tentang kepemimpinan negara dengan menggunakan Siyasah Syar'iyyah sebagai grand theory. Al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M) adalah pemikir politik Islam terkemuka yang hidup pada masa kemunduran Dinasti Abbasiyyah dan merumuskan teori kepemimpinan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis isi (content analysis) terhadap karya-karya Al-Mawardi, khususnya kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran politik Al-Mawardi mencakup enam konsep kunci yang saling berkaitan, yaitu: (1) konsep Imamah sebagai jabatan konstitusional tertinggi; (2) tujuh kriteria ideal pemimpin; (3) mekanisme pengangkatan melalui ahl al-hall wa al-aqd; (4) kontrak sosial (Ba'yah) sebagai landasan legitimasi; (5) tanggung jawab dan kewenangan kepala negara; serta (6) legitimasi dan suksesi kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran Al-Mawardi memiliki relevansi yang signifikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia modern, terutama dalam hal kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat, prinsip musyawarah, dan prinsip keadilan. Perbedaan mendasar terletak pada mekanisme pemilihan pemimpin dan sumber legitimasi, di mana Al-Mawardi menekankan legitimasi berbasis agama sedangkan sistem Indonesia menekankan partisipasi demokratis.
Copyright (c) 2026 M. Taufik Afiandi, M . Daffa Khoiriansyah, Desta Rafi Putra, M. Shabil Riksanda, Sisca Novalia (Author)
DEMOKRASI DAN POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
Reformasi menjadi babak baru dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia. Penerapan demokras di Indonesia tidak lepas dari persitiwa besar tersebut. Maka dengan bergulirnya pemilu sebagai basis pelaksaan demokrasi, Indonesia mampu menjalankan hal tersebut dengan aman dan terkendali. Maka wajar apabila Indonesia menjadi negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar dunia yang mampu melakasanakan demokrasi dengan baik. Waluapun dengan kenyataan bahwa banyak negara dengan penduduk mayoritas muslim dunia belum mampu melaksanakan hal tersebut. Musyawarah menjadi salah satu nilai penting dalam islam yang berjalan dan sesuai dengan politik islam dan siyasah dusturiyah sebagai bagian dari tata laksanan dari politik islam itu sendiri. Islam sendiri secara konsep dan nilai memang akan berjalan beriringan dengan demokrasi yang kita anggap sebagai sistem dan ideology politik paling ideal saat ini. Islam dan demokrasi juga menjunjung tinggi keadilan begitu juga dengan pancasila. Metodologi yang kami gunakan yakni kualitatif desktiptif dan menggunakan libarary research untuk memudahkan kami dalam melakukan penelitian. Sehingga ditemukan bahwa demokrasi, politik islam dalam perspektif siyasah dusturiyah adalah suatu hal yang memang sesuai dan tidak bertentangan dengan islam situ sendiri yang memang cinta damai dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Tina Oktarya, Azzahra Nur nayah B. L, Deo Ananda Putra, Sisca Novalia (Author)
ANALISIS TEORI MASHLAHAH DALAM PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER
Salah satu konsep penting dan fundamental dalam paradigma hukum islam adalah konsep maqasid al-syariah, yang menegaskan bahwa hukum islam disyariatkan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Konsep ini diakui para ulama dengan memformulasikan suatu kaidah yang cukup popular dimana ada maslahah disana terdapat hukum Allah. Teori maslahah ini meminjam istilah Masdar F. Mas’udi disebut sebagai teori cita keadilan sosial dalam hukum islam. Istilah yang sesuai dengan inti dari konsep maqasid al-syariah tersebut adalah maslahah, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada maslahat, yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dengan demikian jelas bahwa yang fundamental dari bangunan paradigm hukum islam adalah maslahah; maslahah manusia universal atau dalam ungkapan yang lebih operasional yakni keadilan sosial.
Copyright (c) 2026 Dwike Atimarani Miranti, Miftahul Huda, Leuisa Hernavika, Sisca Novalia (Author)
KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara menjadi persoalan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kepercayaan masyarakat merupakan dasar legitimasi bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan dan membuat kebijakan publik. Namun dalam praktiknya, berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan hukum, konflik politik, serta lemahnya transparansi telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab krisis kepercayaan publik, dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan, serta upaya pemulihan kepercayaan masyarakat dalam perspektif hukum tata negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik berdampak terhadap melemahnya legitimasi lembaga negara, menurunnya partisipasi masyarakat, serta terganggunya stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan supremasi hukum, reformasi birokrasi, transparansi pemerintahan, pengawasan publik, serta peningkatan integritas pejabat negara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Copyright (c) 2026 Eureka Davin Riyadi, Dhafina Rizkia Putri Purnama, M. Fajar Pratama, Sisca Novalia (Author)
DIALEKTIKA AGAMA DAN KEKUASAAN: REKONSTRUKSI HISTORIS PEMIKIRAN POLITIK DAN KONSEP BERNEGARA DALAM ISLAM
Artikel ini mengkaji secara komprehensif evolusi konsep bernegara dalam sejarah pemerintahan Islam, mulai dari peletakan batu pertama di Yatsrib hingga diskursus kontemporer pasca-runtuhnya sistem khilafah klasik. Dengan metode historis-analitis dan pendekatan fikih siyasah, penelitian ini melacak bagaimana prinsip universal Islam diterjemahkan ke dalam struktur politik yang adaptif. Fokus kajian mencakup pembedahan Piagam Madinah sebagai konstitusi modern pertama, dialektika transisi kekuasaan pada masa Khulafaur Rasyidin, institusionalisasi kekaisaran pada era dinasti (Umayyah, Abbasiah, dan Usmani), hingga polarisasi pemikiran politik Muslim modern dalam merespons konsep nation-state. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Islam tidak mewariskan satu bentuk baku (template tunggal) mengenai sistem pemerintahan, melainkan seperangkat prinsip etis-ideologis—seperti ‘adalah (keadilan), syura (musyawarah), amanah (akuntabilitas), dan musawah (kesetaraan). Implikasinya, format negara dalam Islam bersifat fleksibel dan senantiasa terbuka bagi ijtihad politik, selama berorientasi pada pencapaian kemaslahatan publik (maslahah mursalah).
Copyright (c) 2026 Khoyrunnisa, Rahma Khairunnisa, Fadli dwi hartawan, Sisca Novalia (Author)
Executive Heavy dalam Sistem Legislasi Indonesia: Krisis Check and Balances dan Ancaman terhadap Demokrasi Konstitusional
Sistem ketatanegaraan Indonesia secara normatif menempatkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam posisi yang sejajar dan saling mengawasi. Akan tetapi, dinamika praktis dalam proses pembentukan undang-undang justru memperlihatkan kecenderungan yang berlawanan dengan prinsip tersebut. Fenomena executive heavy menjadi pola yang semakin menguat, ditandai oleh dominasi cabang eksekutif dalam inisiatif legislasi, lemahnya independensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta minimnya ruang partisipasi publik yang bermakna. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis bagaimana fenomena tersebut berlangsung dalam konteks legislasi Indonesia, serta dampaknya terhadap keberlangsungan demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus, merujuk pada dua undang-undang yang menjadi sorotan publik, yakni Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan menunjukkan bahwa proses legislasi yang berlangsung cepat dan tertutup, disertai dengan melemahnya mekanisme check and balances, telah menggeser fungsi DPR dari lembaga pengawas menjadi lembaga yang sekadar melegitimasi kehendak eksekutif. Kondisi ini berpotensi merusak prinsip negara hukum demokratis dan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Artikel ini merekomendasikan tiga langkah reformasi utama: penguatan fungsi pengawasan DPR, pelembagaan partisipasi publik yang bermakna, serta peningkatan transparansi proses legislasi berbasis digital.
Copyright (c) 2026 Aisyah Azizah Hafidz, Sisca Novalia (Author)
ANALISIS KEPEMIMPINAN WANITA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM DI ERA MODERN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan wanita dalam sistem ketatanegaraan Islam di era modern berdasarkan perspektif hukum Islam dan realitas sosial kontemporer. Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan otoritas kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui berbagai literatur, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam berlandaskan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Penolakan terhadap kepemimpinan perempuan lebih dipengaruhi oleh penafsiran tekstual dan budaya patriarki pada masa tertentu dibandingkan larangan normatif yang bersifat mutlak. Selain itu, fakta historis maupun realitas modern membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan kepemimpinan di bidang politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, kepemimpinan wanita dalam sistem ketatanegaraan Islam di era modern dapat diterima sepanjang berorientasi pada nilai-nilai syariat dan kemaslahatan masyarakat.
Copyright (c) 2026 Junika Zenti Afia, Annisa Dewinda Nainggolan, Nabila Permata Sari, Ahmad Maulana, Sisca Novalia (Author)
DAMPAK PEMBINAAN KEROHANIAN TERHADAP KEPRIBADIAN WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS IIB KRAKSAAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak program pembinaan kerohanian terhadap pembentukan kepribadian warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kraksaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, yang berfokus pada penggambaran fenomena secara sistematis dan faktual. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Penelitian ini menawarkan perspektif empiris berbasis pengalaman PPL yang belum banyak dikaji pada penelitian sebelumnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kerohanian yang meliputi kegiatan ibadah rutin, ceramah keagamaan, pembelajaran membaca Al-Qur’an, konseling rohani, serta pembinaan nilai moral dan etika memberikan dampak positif terhadap perubahan kepribadian warga binaan. Perubahan tersebut tercermin dari meningkatnya kesadaran spiritual, sikap sopan santun, kemampuan mengendalikan emosi, rasa tanggung jawab, serta munculnya motivasi untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas ibadah, kurangnya tenaga pembina, dan rendahnya partisipasi sebagian warga binaan. Secara keseluruhan, program pembinaan kerohanian memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan melalui pembentukan kepribadian yang lebih positif.
Copyright (c) 2026 Josa Candrawan Suwardi, Lukman Irsad (Author); M. Ilyas Seya H (Translator); Mohammad Awaludin (Author)