KEWENANGAN AYAH ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH PADA ANAK ANGKAT PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik adopsi anak di Indonesia yang kerap mengaburkan batasan antara pengasuhan sosial dan hukum keperdataan, khususnya terkait keabsahan ayah angkat sebagai wali nikah. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan dan legalitas perwalian nikah bagi anak angkat yang masih diketahui orang tua kandungnya melalui perspektif Kaidah Fikih dan Maqāṣid asy-Syarī‘ah. Menggunakan metode penelitian normatif dengan berbasis pendekatan kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kaidah fikih yang dirancang, yaitu yatsbutu lil-ashli ma la yatsbutu lil-‘aridh (ditetapkan bagi hukum asal apa saja yang tidak dapat ditetapkan bagi kondisi baru), hak menjadi wali nikah merupakan hak eksklusif yang hanya melekat pada hukum asal berupa nasab kandung (al-ashl). Hubungan adopsi diposisikan murni sebagai kondisi insidental (al-‘aridh), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk memindahkan hak perwalian kepada ayah angkat. Secara metodologis, pembatasan ini dikawal melalui pilar Maqāṣid asy-Syarī‘ah dalam aspek hifzh an-nasl (menjaga keturunan) dan metode sadd adz-dzari’ah guna mencegah risiko kekaburan silsilah keluarga, pernikahan antarmahram, serta kekacauan waris. Pemaksaan ayah angkat sebagai wali berakibat pada ketidakabsahan pernikahan, yang berimplikasi pada munculnya hak gugat pembatalan nikah (fasakh) di Pengadilan Agama.