PERWALIAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA: INTEGRASI TEORI HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK

Abstract

Persoalan perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan zina menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan ayah biologis, hubungan nasab, dan perlindungan hak anak. Dalam fikih konvensional, mayoritas ulama tidak mengakui hubungan nasab anak hasil zina dengan ayah biologis, sedangkan sebagian ulama memberikan ruang bagi pengakuan nasab melalui mekanisme istilhaq dengan persyaratan tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian yang sah, tetapi tidak secara eksplisit menetapkan ayah biologis sebagai wali nikah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum perwalian anak perempuan hasil zina dalam fikih dan hukum positif Indonesia serta merumuskan pendekatan perlindungan hak anak melalui integrasi Teori Hukum Progresif dan Maqashid al-Syari'ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status nasab menjadi dasar penting dalam penentuan kewenangan wali nikah. Dalam hukum positif Indonesia, hubungan biologis dan hubungan keperdataan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada ayah biologis untuk menjadi wali nikah. Integrasi Hukum Progresif dan Maqashid al-Syari'ah dapat digunakan untuk merumuskan pembaruan hukum yang menyeimbangkan kepastian hukum, pemeliharaan nasab, keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan martabat anak. Rekonstruksi tersebut memerlukan pengaturan dan prosedur hukum yang jelas serta tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak wali nikah secara otomatis kepada ayah biologis