QUO VADIS PENENTUAN AWAL TALAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Implikasinya Terhadap Kewajiban Nafkah Iddah dan Mut’ah)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dualisme serta perbedaan indikator yuridis mengenai penentuan titik awal jatuhnya talak. Dalam hukum Islam (fikih), talak dipandang sah dan akibat hukumnya langsung berjalan sejak diucapkan suami di ruang domestik. Sebaliknya, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa talak baru sah memiliki kekuatan hukum mengikat setelah diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Perbedaan penentuan waktu ini berimplikasi langsung terhadap perhitungan masa tunggu (iddah) serta pemenuhan hak-hak finansial mantan istri berupa nafkah iddah dan mut'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep penentuan awal talak antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta mengkaji implikasinya terhadap pemenuhan hak finansial mantan istri dalam perspektif maslahah mursalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif berbasis prinsip maslahah mursalah sebagai pisau analisis. Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan dan penetapan awal jatuhnya talak pada momen ikrar di pengadilan oleh hukum positif merupakan bentuk perwujudan dari kebijakan yang sah berdasarkan maslahah mursalah. Kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum yang konkret, melindungi istri dari kesewenang-wenangan, menjaga ketertiban sosial, serta tidak bertentangan dengan dalil qath'iy. Secara prosedural, penentuan awal talak melalui pengadilan berfungsi sebagai instrumen preventif yang mewajibkan suami memberikan jaminan atau melunasi nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diizinkan untuk diucapkan, sehingga hak ekonomi perempuan pasca-perceraian dapat terlindungi secara utuh dan adil.