TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANGPERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANGTIDAK DAPAT DIRETUR PADA PELAKU E-COMMERCE

Abstract

Kebijakan no-return policy dalam transaksi e-commerce menimbulkan persoalan hukum ketika konsumen menerima barang yang tidak sesuai pesanan, cacat, rusak, tertukar, atau berbeda dari deskripsi produk, tetapi pengembalian barang ditolak oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kebijakan barang yang tidak dapat diretur berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan syar’i dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) serta metode deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an, hadis, kitab fikih, buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan no-return policy tidak dapat diterapkan secara mutlak apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penolakan retur dalam kondisi tersebut perlu ditinjau berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, kerelaan dalam akad, serta hak khiyar ‘aib apabila persyaratannya terpenuhi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dasar perlindungan terhadap hak konsumen atas informasi yang benar dan menegaskan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengembalian barang harus diterapkan secara adil, transparan, dan proporsional serta tidak boleh digunakan untuk menghindari tanggung jawab pelaku usaha atau menghilangkan hak konsumen yang dilindungi hukum.