PERAN KYAI KAMPUNG DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH(Studi Kasus di Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)

Abstract

Praktik gadai sawah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan praktik peralihan hak gadai (oper gadai), yaitu tindakan penerima gadai (murtahin) yang menggadaikan kembali objek gadai kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik barang (rahin). Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas kewenangan murtahin terhadap barang gadai (marhun) serta perlindungan hak rahin berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik peralihan hak gadai yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan akad rahn dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan (field research). Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak yang terlibat dalam praktik gadai, serta dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peralihan hak gadai di Desa Sukorejo dilakukan melalui akad lisan berdasarkan kepercayaan, di mana murtahin menggadaikan kembali sawah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan rahin. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip rahn karena murtahin hanya berhak menahan dan menjaga barang gadai, bukan mengalihkannya tanpa izin pemilik. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip amanah, keadilan, dan kejelasan akad dalam praktik gadai masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peralihan hak gadai perlu disesuaikan dengan prinsip syariah agar tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji praktik serupa melalui perspektif hukum positif atau membandingkan penerapan gadai di berbagai daerah.