STATUS NASAB DAN NAFKAH ANAK DARI PERNIKAHAN PASCA HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)

Abstract

Pernikahan yang dilaksanakan setelah terjadinya kehamilan di luar nikah masih ditemukan di Desa Dawuhan Mangli, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama mengenai status nasab dan hak nafkah anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status nasab dan nafkah anak dari pernikahan pasca hamil di luar nikah di Desa Dawuhan Mangli serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, pasangan yang menikah akibat hamil di luar nikah, serta masyarakat Desa Dawuhan Mangli. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai status nasab dan kewajiban nafkah anak. Dalam perspektif Hukum Islam, penetapan nasab didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama dengan mempertimbangkan keabsahan perkawinan serta ketentuan syariat, sedangkan hak nafkah tetap menjadi tanggung jawab orang tua sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Sementara itu, Hukum Positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak anak, meskipun terdapat perbedaan dalam dasar dan mekanisme penetapan status nasab