TINJAUAN FIKIH SYAFI’I TERHADAP SYARAT MINIMAL DURASI KERETAKAN RUMAH TANGGA PRA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan ketentuan pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan dalam perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta relevansinya dengan fikih Syafi’i. Kajian ini berangkat dari rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan pedoman sebelumnya dengan mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak adanya harapan hidup rukun kembali, serta pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa enam bulan merupakan pedoman bagi hakim untuk menilai keretakan rumah tangga dalam perkara dengan alasan perselisihan terus-menerus, bukan ketentuan yang secara mandiri menciptakan alasan perceraian baru atau kewajiban syariat bagi setiap pasangan. Dalam perspektif fikih, angka enam bulan tidak ditemukan sebagai batas waktu khusus sebelum perceraian. Relevansi kebijakan tersebut lebih tepat diletakkan pada prinsip iṣlāḥ, penyelesaian syiqaq melalui ḥakamayn, kehati-hatian, dan pencegahan kemudaratan. Karena itu, durasi perpisahan perlu dinilai bersama fakta konflik, keselamatan para pihak, dan kemungkinan perdamaian; penerapannya tidak boleh menunda perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.