KONSEPSI PENGALIHAN HARTA PENINGGALAN TANPA AHLI WARIS: STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA NASIONAL

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsepsi pengalihan harta peninggalan tanpa ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata nasional, dengan fokus pada persamaan, perbedaan, dan implikasinya terhadap status kepemilikan harta dalam sistem hukum nasional Indonesisa yang bersifat plural. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan comparative approach. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deduktif-komparatif berdasarkan teori hak milik, fungsi sosial harta, kewenangan negara, dan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kedua sistem berakar pada paradigma kepemilikan. Hukum Islam memandang kepemilikan sebagai amanah yang berorientasi pada kemaslahatan melalui Baitul Mal, sedangkan KUHPerdata berlandaskan kepemilikan individual sehingga harta peninggalan tak terurus dikelola oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) demi kepastian hukum. Meskipun demikian, keduanya sama-sama mengakui harta tanpa ahli waris sebagai persoalan hukum khusus yang dikelola oleh lembaga publik melalui mekanisme peradilan. Perbedaan konsepsi tersebut memengaruhi status hukum harta, kepastian hukum, efektivitas kelembagaan, dan dinamika pluralisme hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan melalui penyelarasan norma, penguatan kelembagaan, dan penegasan status hukum harta guna mewujudkan sistem hukum kewarisan nasional yang lebih pasti, adil, dan terintegrasi.