KETIDAKPASTIAN STATUS HUKUM PASANGAN AKIBAT PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: STUDI KASUS DI DESA SUMBER SALAM, BONDOWOSO

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik perceraian di luar Pengadilan Agama dan implikasinya terhadap kepastian status hukum pasangan di Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Persoalan ini muncul karena sebagian warga memaknai pengucapan talak sebagai berakhirnya perkawinan, sementara perceraian tersebut tidak diproses melalui Pengadilan Agama dan tidak menghasilkan akta cerai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan mantan suami, mantan istri, anggota keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah desa. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pemeriksaan keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode. Temuan menunjukkan bahwa perceraian dilakukan terutama melalui talak lisan, termasuk pengucapan melalui telepon atau WhatsApp, tanpa dilanjutkan dengan proses peradilan. Praktik tersebut berkaitan dengan keterbatasan pemahaman hukum, anggapan bahwa akta cerai hanya dibutuhkan untuk menikah kembali, keterbatasan ekonomi, persepsi bahwa prosedur pengadilan rumit, dan tidak adanya rencana menikah kembali. Dalam perspektif fikih, talak perlu dinilai berdasarkan syarat dan rukunnya, sehingga keabsahannya tidak dapat dipastikan hanya dari pengakuan umum informan. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian pasangan Muslim harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Ketiadaan putusan menimbulkan ketidakpastian administratif serta menyulitkan penegasan hak dan kewajiban pascaperceraian, terutama nafkah dan pengasuhan anak. Penelitian menyimpulkan bahwa edukasi hukum yang kontekstual dan akses layanan peradilan yang mudah dijangkau diperlukan untuk memperkuat kepastian dan perlindungan hukum.